Dalam rapat terbatas akhir tahun lalu, Presiden Joko Widodo menekankan agar penyaluran bansos dimulai awal tahun demi pemacu pertumbuhan ekonomi.
"Saya sudah sampaikan ini pada Pak Menko tapi ini ada Bu Mensos, Januari awal harus tersalurkan karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi," kata Jokowi beberapa waktu lalu dikutip Medcom.id dari laman Setkab, Sabtu, 2 Januari 2021.
Jokowi juga menginstruksikan agar bansos yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako selanjutnya diberikan dalam bentuk uang tunai melalui pos atau bank. Khususnya bansos untuk wilayah Jabodetabek.
"Jadi jangan sampai mundur. Bulan Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan," ujar dia.
Seperti diketahui dalam APBN 2021, pemerintah telah menganggarkan Rp110 triliun untuk melanjutkan program perlindungan sosial. Adapun rinciannya sebanyak Rp45,1 triliun untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing Rp200 ribu per bulan.
Kemudian untuk Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah menyiapkan Rp28,7 triliun untuk 10 juta KPM selama empat triwulan. Selanjutnya, untuk bansos tunai pemerintah menyiapkan Rp12 triliun bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp300 ribu selama empat bulan.
Lalu, program kartu prakerja Rp10 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp14,4 triliun dan diskon listrik selama enam bulan sebesar Rp3,78 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
