Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, setiap pelaku usaha diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) termasuk usaha penggilingan padi.
Sedangkan sesuai dengan Permentan No. 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, pelaku usaha penggilingan padi wajib melaporkan informasi supply bahan baku, informasi produk, informasi harga, penjualan/pemasaran, dan informasi stok.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, kolaborasi dengan Polri, TNI, Himbara, Perpadi, penggilingan, dan pihak terkait untuk memperkuat kedaulatan dan kemandirian pangan. Karenanya, perlu bersama Satgas Pangan mendata rutin sebaran stok beras yang ada di RMU sebagai tindak lanjut kerja sama Kementan dengan Polri.
| Baca: 5 Solusi Anti Cemas Supaya Uang Aman di Tengah Maraknya Kejahatan Finansial |
"Sektor pertanian menyangkut hajat hidup orang banyak. Negara akan kokoh kalau pertaniannya maju. Dan kerja pertanian bukan hanya kerja satu pihak saja, tapi harus bekerja sama semua pihak," tutur Mentan SYL, dikutip dari Mediaindonesia.com, Selasa, 29 Agustus 2023.
Membantu pemerintah mengambil keputusan
Mentan SYL mengatakan, data jumlah stok beras di penggilingan padi yang akurat sangat membantu pemerintah untuk pengambilan keputusan terkait stabilisasi pasokan. Karena itu, perlu dilakukan pendataan dan pelaporan stok beras di penggilingan padi berbasis digital yang dapat diterima dan dipakai oleh semua pihak.Berdasarkan hasil survei BPS di 2020, jumlah penggilingan padi di Indonesia sebanyak 169.788 unit dengan rincian, penggilingan skala kecil sebanyak 161.400 unit, penggilingan skala menengah sebanyak 7.332 unit, dan penggilingan skala besar sebanyak 1.056 unit.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan Februanto mengatakan, saat ini produktivitas pertanian mengalami sejumlah hambatan yang disebabkan kebijakan ekspor di beberapa negara, hingga cuaca ekstrem.
“Satgas Pangan bertugas membantu pemerintah dalam stok pangan dan distribusi. Ini tugas pokok Polri dalam membantu pemerintah. Kami mendukung dan akan bekerja sama dalam mengecek ketersediaan pangan sampai ke distribusi, kita cek hambatannya di mana,” ungkap Whisnu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
