Jakarta: Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil bukan cuma soal lingkungan. Saat harga energi global bergejolak, tekanan itu bisa ikut terasa di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lewat membengkaknya kebutuhan subsidi energi.
Karena itu, diversifikasi energi ke sumber terbarukan dinilai makin mendesak. Selain untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM dan LPG, peralihan ke energi bersih bisa menjadi strategi jangka panjang untuk meredam tekanan subsidi pemerintah.
| Baca juga: ​Pembelian Pertalite bagi Desil 9–10 Dibatasi Secara Bertahap |
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mengatakan transisi energi seharusnya tidak hanya dilihat sebagai upaya mengurangi beban fiskal dalam jangka pendek.
Menurutnya, diversifikasi energi merupakan strategi untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah situasi geopolitik global yang makin tidak pasti.
“Transisi energi di Indonesia tidak lagi semata-mata dipandang sebagai upaya pemangkasan beban fiskal jangka pendek, tetapi merupakan strategi jangka panjang agar bangsa ini dapat mewujudkan ketahanan energi yang berkeadilan,” ujar Telisa dalam keteranganya.
Ketergantungan pada energi fosil membuat Indonesia ikut terekspos ketika harga komoditas energi dunia bergerak liar. Dalam kondisi seperti ini, APBN harus berperan sebagai shock absorber untuk menjaga harga energi tetap terjangkau bagi masyarakat.
Masalahnya, ruang fiskal pemerintah juga tidak tak terbatas.
Karena itu, menurut Telisa, Indonesia perlu mulai serius mengubah bauran energinya dengan memperbesar porsi energi terbarukan.
Dari BBM dan LPG ke Listrik
Diversifikasi energi juga bisa dilakukan dengan mendorong elektrifikasi di berbagai sektor.Tata Mustasya menilai pemerintah perlu mendorong peralihan penggunaan energi dari BBM dan LPG menuju listrik. Langkah ini perlu dibarengi dengan percepatan pembangunan energi terbarukan agar listrik yang digunakan masyarakat semakin bersumber dari energi bersih.
“Pemerintah juga dapat memberikan subsidi penuh untuk pemasangan PLTS atap untuk warga desil 5 dan 6 yang akan menghemat subsidi energi sekaligus memperbaiki kesejahteraan,” ujar Tata.
PLTS atap menjadi salah satu opsi yang menarik karena masyarakat dapat menghasilkan sebagian kebutuhan listriknya sendiri dari energi matahari.
Dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah juga didorong mempercepat pengembangan energi surya. Ambisi pengembangan 100 gigawatt (GW) energi surya dinilai perlu diwujudkan sebagai bagian dari upaya mengurangi kerentanan energi Indonesia.
Subsidi Jangan Cuma Dipangkas
Namun, transisi energi tidak bisa dilakukan dengan cara sekadar mengurangi subsidi.
Nining Elitos dari PP FSBB KASBI/DBN KASBI mengingatkan pengurangan subsidi energi bisa langsung terasa di kantong masyarakat, terutama pekerja dan kelompok berpenghasilan rendah.
Kenaikan biaya energi dapat menekan pendapatan riil buruh. Pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dasar pun berpotensi ikut meningkat.
Karena itu, perubahan kebijakan subsidi harus dilakukan secara bertahap dan menggunakan data sosial-ekonomi yang akurat agar kelompok miskin dan rentan tetap terlindungi.
Telisa juga menekankan pentingnya pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berbasis desil kesejahteraan keluarga agar bantuan energi bisa lebih tepat sasaran.
Dengan begitu, pemerintah tidak harus terus memberikan subsidi secara luas kepada seluruh masyarakat. Anggaran dapat dialihkan untuk memberikan perlindungan yang lebih besar kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Energi Terbarukan Bukan Cuma Soal Emisi
Direktur Program Trend Asia Ahmad Ashov Birry menilai diversifikasi energi juga harus dilihat dari sisi ketahanan ekonomi.
Ketergantungan terhadap energi fosil membuat Indonesia rentan terhadap perubahan harga energi global. Ketika terjadi krisis, dampaknya bisa kembali dirasakan masyarakat melalui kenaikan biaya energi dan tekanan terhadap APBN.
Karena itu, transisi energi harus dirancang bukan hanya untuk mengejar target penurunan emisi, tetapi juga memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling banyak membayar ongkos perubahan tersebut.
“Kalau kita bicara jangka panjang, kita harus berpikir bagaimana dari satu siklus krisis ke siklus berikutnya tidak terjadi pemiskinan lebih dalam di masyarakat,” ujar Ashov.
Pada akhirnya, diversifikasi energi menjadi pilihan yang makin sulit untuk ditunda. Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada BBM dan LPG, mempercepat elektrifikasi, serta meningkatkan pemanfaatan energi surya dan sumber energi terbarukan lainnya.
Dengan bauran energi yang lebih beragam, pemerintah tidak hanya punya peluang untuk menekan ketergantungan subsidi energi, tetapi juga membangun sistem energi yang lebih tahan terhadap gejolak harga global.
Jadi, transisi energi bukan sekadar soal mengganti energi fosil dengan energi hijau. Ini juga soal bagaimana Indonesia mengurangi risiko APBN dan membuat biaya energi lebih tahan banting dalam jangka panjang.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
