Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 8 September 2025.
Menurut Purbaya, hingga saat ini belum ada arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai pembentukan badan tersebut.
“Kalau menurut saya, (badan penerimaan) yang langsung di bawah Presiden itu, di dunia tidak ada yang seperti itu. Kalau kita buat sendirian, nanti aneh lagi,” ujar Purbaya dikutip dari Antara, Selasa, 9 September 2025.
| Baca juga: Dari Teknik ke Ekonomi, Purbaya Yudhi Sadewa Punya Tantangan Berat Gantikan Sri Mulyani |
Fokus perkuat instrumen yang ada
Alih-alih membentuk lembaga baru, Purbaya lebih memilih mengoptimalkan mesin penerimaan negara yang sudah ada di Kementerian Keuangan.Ia menilai langkah ini lebih efisien dan bisa memberikan dampak lebih cepat pada perekonomian.
Soroti pajak dan tax ratio
Dalam urusan perpajakan, Purbaya menyebut dirinya sudah mendapat arahan dari Presiden Prabowo untuk mempelajari sistem pajak bersama Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto.Salah satu fokus utamanya adalah mendongkrak rasio pajak (tax ratio) yang selama ini dinilai stagnan.
“Tax ratio kan konstan, tax per PDB (produk domestik bruto). Kalau tidak bisa berubah dalam waktu dekat, untuk meningkatkan pajaknya, ya kita percepat pertumbuhan ekonominya,” jelasnya.
Walau belum membeberkan langkah detail, Purbaya menegaskan dirinya memiliki kapasitas memadai untuk mengawal kebijakan tersebut.
“Saya ahli fiskal. Jadi, saya mengerti betul fiskal yang prudent seperti apa,” ucapnya.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin. Dalam reshuffle tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa resmi menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan.
Pelantikan itu berdasarkan Keppres No 86P 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
