Bali: Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku memaksa kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga BUMN untuk menggunakan produk dalam negeri.
"Saya sampaikan apresiasi ke seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN meskipun ini mungkin pakai istilah 'shotgun wedding', atau kawin paksa, jadi kadang-kadang ada yang tidak suka juga Pak, kita paksain karena barangnya ada Pak, namun nyatanya cukup efektif," kata Luhut di Bali, Jumat, 25 Maret 2022.
Ia menjelaskan pembelian produk dalam negeri tahun ini ditargetkan mencapai Rp400 triliun. Jumlah itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67-1,71 persen serta menciptakan hampir dua juta lapangan kerja.
"Aksi ini juga dinilai mampu menciptakan permintaan PDN, memperkuat suplai melalui peningkatan kapasitas pengembangan industri dan investasi baru serta mengembangkan 'government marketplace' sebagai pasar utama," tambah Luhut.
Luhut menyebut sudah dibentuk tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di 25 kementerian/lembaga, delapan BUMN dan 103 pemda, meskipun masih perlu percepatan pembentukan tim P3DN.
Dari sisi suplai, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menargetkan memasukkan satu juta produk ke E-Katalog dari jumlah saat ini sebanyak 200 ribu produk. Rancangan instruksi presiden (inpres) percepatan peningkatan penggunaan PDN dan peraturan presiden (perpres) penguatan kelembagaan LKPP pun tengah disusun.
"Untuk memperkuat dasar hukum tersebut, BPKP, Kejaksaan Agung, LKPP dan Polri telah membentuk sistem pengawasan dan pendampingan pelaksanaan belanja PDN sekaligus memberi peringatan dini jika terjadi potensi pelanggaran di dalamnya. Jadi semua langkah kita dari waktu ke waktu, selalu diaudit oleh BPKP. jadi tidak ada yang bisa lagi-lari. Kita semua belajar untuk jujur dan setia dan bekerja dengan hati," jelas Luhut.
"Saya sampaikan apresiasi ke seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN meskipun ini mungkin pakai istilah 'shotgun wedding', atau kawin paksa, jadi kadang-kadang ada yang tidak suka juga Pak, kita paksain karena barangnya ada Pak, namun nyatanya cukup efektif," kata Luhut di Bali, Jumat, 25 Maret 2022.
Ia menjelaskan pembelian produk dalam negeri tahun ini ditargetkan mencapai Rp400 triliun. Jumlah itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67-1,71 persen serta menciptakan hampir dua juta lapangan kerja.
"Aksi ini juga dinilai mampu menciptakan permintaan PDN, memperkuat suplai melalui peningkatan kapasitas pengembangan industri dan investasi baru serta mengembangkan 'government marketplace' sebagai pasar utama," tambah Luhut.
Luhut menyebut sudah dibentuk tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di 25 kementerian/lembaga, delapan BUMN dan 103 pemda, meskipun masih perlu percepatan pembentukan tim P3DN.
Dari sisi suplai, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menargetkan memasukkan satu juta produk ke E-Katalog dari jumlah saat ini sebanyak 200 ribu produk. Rancangan instruksi presiden (inpres) percepatan peningkatan penggunaan PDN dan peraturan presiden (perpres) penguatan kelembagaan LKPP pun tengah disusun.
"Untuk memperkuat dasar hukum tersebut, BPKP, Kejaksaan Agung, LKPP dan Polri telah membentuk sistem pengawasan dan pendampingan pelaksanaan belanja PDN sekaligus memberi peringatan dini jika terjadi potensi pelanggaran di dalamnya. Jadi semua langkah kita dari waktu ke waktu, selalu diaudit oleh BPKP. jadi tidak ada yang bisa lagi-lari. Kita semua belajar untuk jujur dan setia dan bekerja dengan hati," jelas Luhut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
