Adapun nominal dana BLT BBM yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yaitu untuk dua bulan sebesar Rp300 ribu, bantuan sembako triwulan IV (Oktober, November, Desember) sebesar masing-masing Rp200 ribu per bulan dengan total Rp600 ribu, dan PKH dengan nominal beragam mulai dari Rp255 ribu hingga Rp3 juta.
Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Haris menyebutkan periode penyaluran ini sangat istimewa karena Pos menyalurkan tiga bantuan sekaligus.
“Istimewanya pada penyaluran BLT BBM tahap 2 ini berbarengan dengan penyaluran PKH dan bansos sembako. Karena menyalurkan tiga bantuan, uang yang disalurkan cukup besar sehingga butuh persiapan dengan baik, mitigasi risiko terkait pengamanan,” kata Haris.
Terkait penyaluran BLT di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) Haris optimistis petugas Pos telah terlatih mengatasi tantangan yang dihadapi.
“Petugas saat menerima data sudah mapping (memetakan) lokasi penerima dan Kantorpos tedekatnya. Kemudian berkoordinasi dengan pemangku daerah untuk penjadwalan penyaluran. Kita menyiapkan transportasi, berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dan aparat keamanan,” ujarnya.
Berkat koordinasi yang baik, penyaluran bansos saat ini hampir mencapai 100 persen. Hanya tersisa sekitar 3 persen yang belum tersalurkan kepada KPM di wilayah 3T.
“Untuk bansos sembako sudah kami salurkan 97 persen. Tersisa 3 persen lagi yang belum disalurkan, dan ini rata-rata berada di wilayah yang tidak mudah atau 3T,” kata Ketua Satgas Bansos PT Pos Indonesia (Persero) Hendra Sari.
Ketua Satgas Bansos PT Pos Indonesia (Persero) Hendra Sari dan Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Haris memantau penyaluran bansos di Kantorpos Kota Batam (Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)
Walau tak mudah menyalurkan bansos di wilayah 3T, PT Pos Indonesia tetap berkomitmen penuh untuk menyampaikan amanah pemerintah kepada KPM. Bahkan, PT Pos Indonesia memberikan perhatian khusus dalam penyaluran di wilayah 3T.
“Untuk percepatan penyaluran di daerah 3T, kami memberikan perhatian khusus. Sejak awal sudah kami ingatkan kepada tim untuk segera menjadwalkan pembayaran, bekerja sama dengan Pemda dan penyedia transportasi. Kami memberikan biaya operasional lebih tinggi daripada biaya yang kami terima dari pemberi kerja. Ini bentuk subsidi silang karena wilayah 3T berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Mereka berhak mendapatkan bantuan dengan cepat seperti yang dilakukan di daerah yang mudah dijangkau,” ucapnya.
Tantangan lain yang dihadapi PT Pos Indonesia dalam menyalurkan tiga bansos sekaligus, yaitu memastikan nominal uang yang diterima KPM sesuai.
“Karena sekarang ini jumlah programnya banyak, maka nilai bantuannya bervariasi. Satu orang KPM bisa mendapatkan uang bantuan di atas Rp4 juta, sehingga kami sangat berhati-hati dalam menyampaikan. Kami pastikan uang dihitung di depan petugas, tidak ada komplain ketika sudah meninggalkan loket pembayaran,” kata Hendra.
(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)
Untuk memudahkan sekaligus meminimalkan risiko uang tercecer, petugas Pos menyerahkan uang yang sudah dihitung di dalam plastik.
“Kami juga menghadapi risiko membawa uang dalam jumlah banyak. Kami harus menyiapkan uang pecahan Rp100 ribu, Rp50 ribu, Rp20 ribu, Rp10 ribu, Rp5 ribu. Karena untuk PKH angkanya bukan kelipatan seratus ribu, tapi lima ribuan. Itu menjadi tantangan kami menyiapkan uang dan membawa uang dalam volume lebih banyak,” tuturnya.
PT Pos Indonesia menyalurkan ketiga bansos kepada KPM melalui Kantorpos, dibagikan di komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah KPM yang sedang sakit, lansia, maupun disabilitas.
Hendra mengimbau agar KPM menaati jadwal penyaluran dan tetap mengedepankan protokol kesehatan ketika sedang antre mengambil bansos.
(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)
“Kami imbau KPM untuk menaati jadwal penyaluran bantuan, datang dengan menaati protokol kesehatan. Apabila sakit atau berhalangan tidak usah memaksakan datang ke Kantorpos atau komunitas. Cukup informasikan kepada petugas Pos, nanti petugas akan datang membayarkan di rumah penerima. Jangan pernah memberikan apapun kepada petugas Pos karena mereka sudah kami bayar dan difasilitasi. Masyarakat berhak menerima uang utuh, tanpa potongan apapun,” kata Hendra.
Lebih lanjut, Hendra menjamin komitmen PT Pos Indonesia menyalurkan semua bansos tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel. Oleh karena itu, PT Pos Indonesia siap jika kembali dipercaya pemerintah menyalurkan beragam bansos.
“Layanan yang dimiliki PT Pos Indonesia secara akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan. Kemampuan membayarkan lebih cepat, serta pengalaman mendatangi orang, berkomunikasi dengan masyarakat lebih baik. Kami berharap semua pihak bisa memanfaatkan ini. Hal ini merupakan sumbangsih PT Pos untuk negara,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
