Ikhtiar tersebut, menurut Wildan, tidak hanya berpengaruh terhadap internal di perusahaan-perusahaan pelat merah, termasuk juga dalam upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
"Apa yang sudah dilakukan Erick Thohir dengan menggandeng Kejaksaan Agung memiliki daya gertak bagi seluruh petinggi dan karyawan BUMN," kata Wildan saat dihubungi, Kamis, 18 Agustus 2022.
Di sisi lain, Wildan yang juga Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia itu menilai dukungan Presiden Joko Widodo juga memiliki dampak besar terhadap pemberantasan korupsi, terutama di sektor BUMN.
Baca: 5 BUMN Bakal Rights Issue, Erick Thohir Ogah Dibilang Utang
Saat menghadiri Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD beberapa waktu lalu, Jokowi memberikan apresiasi terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, terutama di perusahaan pelat merah.
Wildan mengatakan, jelang masa jabatan, Jokowi bersama Erick Thohir perlu memeriksa ulang BUMN yang memiliki masalah keuangan, termasuk memiliki potensi kasus korupsi. Pemusatan perhatian pada BUMN dinilai sangat diperlukan, karena BUMN merupakan sumber pendapatan negara.
"Jokowi dan Erick Thohir harus makin mahir menjelang garis akhir. Mahir memetakan masalah dan penanganannya. Plus memastikan aparat penegak hukum yang bertugas juga bertindak profesional. Dengan begitu, dukungan nyata Jokowi dalam pemberantasan korupsi di semua lembaga pemerintahan dan BUMN akan terasa," ungkap Wildan.
Di sisi lain, menurut Wildan, pernyataan Jokowi dalam sidang tahunan, terutama terkait pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, menjadi sikap tegas sebagai Presiden.
"Pernyataan Jokowi dalam sidang tahunan kemarin itu merupakan sikap tegas dia sebagai presiden. Pemberantasan korupsi di Indonesia akan menjadi isu utama dari tahun ke tahun," kata Wildan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
