Direktur Sarana Transportasi Jalan Danto Restyawan menjelaskan, perlu adanya intervensi pemerintah untuk mengambil alih risiko penyediaan layanan angkutan umum yang memadai dan memenuhi standar pelayanan minimal, melalui program Subsidi Pembelian Layanan Angkutan Penumpang Umum Perkotaan Buy The Service (BTS).
"Permasalahan kemacetan lalu lintas telah mengemuka menjadi permasalahan sosial yang akut. Untuk mengurangi dampak seperti di atas, maka perlu intervensi pemerintah," kata Danto di Yogyakarta, dikutip Senin, 12 Desember 2022.
Danto mengatakan melalui kehadiran BTS yang diberikan, diharapkan dapat memberikan stimulus pengembangan angkutan penumpang umum perkotaan, meningkatkan minat penggunaan angkutan umum, dan menghadirkan kemudahan mobilitas kawasan perkotaan.
Ia mengatakan, program ini juga didukung oleh teknologi telematika melalui penggunaan fleet management system, website, executive dashboard, serta aplikasi TEMAN BUS untuk memberikan kemudahan bagi regulator, operator, dan pengguna.
Melalui aplikasi TEMAN BUS, masyarakat bisa mendapatkan informasi secara real time rute, jadwal dan posisi bus. Selain itu juga telah digunakan sistem pembayaran digital berbasis chip dan QRIS.
| Baca juga: Menhub Minta Jajaran Ditjen Perhubungan Laut Konsisten Lakukan Digitalisasi |
Untuk mensosialisasikan program BTS TEMAN BUS kepada masyarakat luas digunakan dengan dua cara yakni melalui media sosial dan juga dapat dilakukan melalui pencanangan program Gerakan Nasional Kembali Ke Angkutan Umum (GNKAU).
"Program Sosialisasi GNKAU dimaksudkan untuk mengajak kembali masyarakat umum menggunakan angkutan umum khususnya penggunaan BRT Buy the Service di wilayah Yogyakarta yang juga telah terintegrasi dengan layanan Trans Jogja yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta," ujarnya.
Menurut dia, GNKAU yang dilaksanakan untuk berbagai komunitas khususnya pecinta transportasi ini adalah sebagai bentuk mempromosikan sekaligus mengajak masyarakat umum melalui media sosial bahwa Teman Bus hadir untuk melayani angkutan umum di wilayah Yogyakarta.
"Dengan GNKAU merupakan perwujudan langkah dalam memberikan layanan inklusif bagi seluruh kalangan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Yogyakarta Ni Made Dwipanti Indrayanti menyatakan GNKAU yang dilaksanakan merupakan bentuk kontribusi bagi masyarakat. "Kita berharap ke depan dapat mewujudkan Yogyakarta sebagai kota yang humanis, ramah lingkungan, dan nyaman untuk ditinggali," katanya.
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
