Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: dok. Kemenko Perekonomian.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: dok. Kemenko Perekonomian.

Dukung Kepastian Investasi, Airlangga Ingatkan Peran Badan Informasi Geospasial

Eko Nordiansyah • 19 Oktober 2021 20:50
Jakarta: Pemerintah berharap peran Badan Informasi Geospasial sebagai sistem yang mendukung pengambilan keputusan kebijakan pembangunan nasional dan daerah yang berbasis spasial.
 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Badan ini juga diperlukan untuk mendukung kepastian investasi dan mengoptimalkan pembangunan.
 
Saat ini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara (KPBUMN) dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Airlangga mengatakan, penetapan PP dan Perpres tersebut diperlukan, khususnya untuk pembangunan konektivitas dan pengelolaan sumberdaya alam, perbaikan tata kelola perizinan serta perbaikan kualitas rencana tata ruang baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, termasuk di dalamnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.
 
"Badan Informasi Geospasial sebagai pembina data geospasial diharapkan terus berkomitmen menyediakan data geospasial dasar yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses di berbagai penggunaan," kata dia dalam webinar di Jakarta, Selasa, 19 Oktober 2021.
 
Informasi Geospasial juga dioptimalkan perannya dengan Kebijakan Satu Peta yang merupakan salah satu program prioritas yang bertujuan untuk menciptakan satu peta yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin, konsesi, hak atas tanah, dan kebijakan nasional yang berbasis spasial.
 
Kebijakan Satu Peta telah dimanfaatkan untuk mendukung implementasi berbagai program ataupun kebijakan nasional berbasis spasial yang meliputi Online Single Submission, Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dalam rangka Reforma Agraria, optimalisasi konektivitas infrastruktur dan pemerataan ekonomi, perbaikan kualitas tata ruang, penetapan Lahan Sawah Dilindungi, pengembangan Food Estate,  konsolidasi data perkebunan kelapa sawit nasional, serta perbaikan tata kelola penerbitan izin dan hak atas tanah.
 
Pada kesempatan tersebut, Airlangga juga mengatakan, Badan Informasi Geospasial diharapkan dapat membantu akselerasi sinkronisasi penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang dan perizinan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah sebagai mandat UU Cipta Kerja.
 
"Hal ini tentunya dapat mendorong kepastian ruang investasi dalam pembangunan dan pemerataan ekonomi. Badan Informasi Geospasial diharapkan juga dapat memainkan peran yang lebih strategis dalam menyediakan informasi geospasial dasar yang lengkap, berkualitas dan mudah untuk diakses," ungkapnya.
 
Ia menambahkan, dukungan dan partisipasi dari Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, sektor swasta, serta seluruh masyarakat dibutuhkan guna memformulasi ide terobosan yang inovatif dalam pemanfaatan informasi geospasial, mengakselerasi penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang.
 
"Serta mendorong pemanfaatan Informasi Geospasial dalam berbagai pengambilan keputusan yang berdampak pada hajat hidup masyarakat untuk mewujudkan Satu Peta, Satu Data, Menuju Indonesia Emas," pungkas dia.
 
(DEV)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif