Selanjutnya, Kementan juga akan memfokuskan kinerjanya pada pengembangan sumber daya pertanian yang ada serta menjamin ketersediaan saran dan prasarana produksi pertanian.
"Tahun depan, kami bahkan fokus meningkatkan kualitas SDM pertanian, dan mewujudkan reformasi birokrasi serta tata kelola pemerintahan berorientasi pada layanan prima," ujar Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dikutip keterangan tertulis, Rabu, 23 September 2020.
Kelima strategi tersebut memiliki sasaran akhir, yakni mewujudkan kemandirian pangan nasional, mencukupi kebutuhan pangan penduduk Indonesia, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
"Strategi yang kami rancang adalah hasil dari penjabaran program-program tentang ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas. Strategi tersebut memiliki nilai tambah dan daya saing industri yang cukup bagus. Terutama dalam mengembangkan riset dan inovasi teknologi ilmu pengetahuan," ujar Syahrul.
Untuk mempercepat semua target tersebut, Mentan mengaku telah menginstruksikan semua direktorat jenderal teknis pada lingkup Kementan untuk segera melakukan pengelolaan dan tanggung jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing.
Dengan demikian, masing-masing direktorat wajib merumuskan semua program kegiatan strategis yang telah mengalami penyesuaian. Termasuk dalam penganggarannya yang telah disetujui bersama Komisi IV DPR.
"Anggaran ini banyak sekali yang mampu kami capai dari waktu yang ada. Untuk itu, saya harap Kementan bersama Komisi IV DPR terus bersinergi memajukan sektor pertanian Indonesia," katanya.
Sebagai informasi, Komisi IV DPR menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) dalam RKAKL 2021 sebesar Rp21,83 triliun. Bahkan ada peningkatan anggaran sekitar 50 persen dibandingkan 2020 yang dipatok mencapai Rp14,06 triliun.
Komposisi anggaran tersebut dibagi per eselon yang meiliputi Sekretariat Jenderal (Sekjen) sebesar Rp1,7 triliun, Inspektorat Jenderal (Irjen) Rp164 miliar, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Rp4,91 triliun, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebanyak Rp1,14 triliun.
Kemudian Direktorat Jenderal Perkebunan yang mencapai Rp1,61 triliun, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp2,13 triliun, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Rp5, 27 triliun, Badan Ketahanan Pangan Rp767 miliar, Badan Karantina Pertanian Rp1,11 triliun, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Rp1,67 triliun, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Rp1,33 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
