Dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi mengajak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI, bersama-sama pelaku e-commerce menggalangkan inisiatif atas orisinalitas produk dan layanan yang dipasarkan di platform.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kemenkominfo RI Semuel A Pangerapan mengatakan perluasan kampanye perlindungan HKI merupakan bagian dari upaya mengeluarkan Indonesia dari daftar Priority Watch List (PWL). "Yang telah menghambat pengembangan produk-produk berkualitas asli Indonesia," kata Semuel, dalam keterangannya, Jumat, 14 April 2023.
Direktur Merek & Indikasi Geografi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kurniaman Telaumbanua menambahkan pendaftaran merek akan membuat nilai jual dan daya saing produk lokal meningkat. Pihaknya berkomitmen mempermudah prosedur perlindungan HKI produk lokal.
| Baca: Tokopedia Pertajam Bisnis Mitra via Digital, Apakah Lebih Cuan? |
"Tujuannya adalah agar mereka terlindungi dari risiko plagiasi atau duplikasi dalam pengembangan bisnisnya secara berkelanjutan. Ini penting mengingat pelanggaran HKI masih menjadi masalah di kalangan pengusaha lokal, sehingga sinergi terkait diharapkan mampu memperluas literasi kekayaan intelektual lengkap dengan payung hukumnya," tuturnya.
Pemohon HKI
Sementara itu, berdasarkan dari data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2021, jumlah pemohon HKI pada 2021 mencapai 93.134 dari tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 82.326. Dari jumlah tersebut, menunjukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap urgensi HKI semakin meningkat.Hal ini didukung oleh data statistik Laporan Tahunan World Intellectual Property Organization (WIPO) 2022, Indonesia menduduki peringkat kedua dengan permohonan merek sebanyak 127.142 aplikasi. Untuk pendaftaran paten sederhana, Indonesia menduduki peringkat 10 dari seluruh kantor kekayaan intelektual anggota WIPO dengan jumlah 3.249 aplikasi.
Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa para pelaku usaha memiliki minat yang tinggi untuk memperjuangkan hak intelektual mereka. Adapun HKI berperan penting untuk mengukur kemajuan ekonomi negara melalui rasio pengusaha lokal. Sedangkan negara maju rata-rata memiliki 14 persen pengusaha dari penduduknya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
