Dalam situasi bencana, istilah “negara hadir” kerap muncul dalam berbagai pernyataan pemerintah. Namun, kehadiran tersebut tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kedatangan pejabat, pengiriman bantuan, atau pembangunan posko pengungsian.
| Baca juga: Pelni Angkut 282,5 Ton Bantuan Logistik untuk Korban Gempa NTT |
Penanganan gempa NTT membutuhkan respons yang lebih panjang. Setelah warga dievakuasi dan kebutuhan darurat dipenuhi, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar untuk memulihkan rumah, fasilitas publik, akses transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, keberhasilan pemerintah dalam menangani gempa NTT dapat dilihat dari sejumlah indikator, mulai dari keselamatan warga hingga kemampuan masyarakat untuk kembali menjalankan kehidupan sehari-hari.
Pada fase awal setelah gempa, kecepatan evakuasi, pencarian dan pertolongan, pelayanan kesehatan, serta perlindungan terhadap warga di wilayah rawan menjadi faktor utama.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menempatkan keselamatan jiwa sebagai salah satu aspek penting dalam penanganan bencana. Dalam pengukuran kinerjanya, penurunan angka kematian akibat bencana menjadi salah satu indikator yang digunakan.
Dalam penanganan gempa NTT, kemampuan pemerintah meminimalkan korban tambahan dan memastikan warga yang terluka mendapatkan layanan kesehatan menjadi ukuran pertama dari efektivitas respons darurat.
Bagi masyarakat yang kehilangan rumah atau harus mengungsi, persoalan paling mendesak setelah gempa bukan hanya tempat tinggal sementara. Mereka membutuhkan makanan, air bersih, obat-obatan, listrik, bahan bakar, sanitasi, serta akses komunikasi.
Menko PMK Pratikno sebelumnya menegaskan bahwa penyelamatan masyarakat, pelayanan kesehatan, dan pemulihan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas dalam penanganan gempa NTT.
“Upaya penyelamatan, pelayanan kesehatan, pemulihan infrastruktur dasar, seperti rumah sakit perlu menjadi prioritas,” ujar Pratikno saat penanganan gempa M7,7 di NTT pada Agustus 2026.
Kecepatan memenuhi kebutuhan tersebut menjadi penting karena semakin lama warga berada dalam kondisi tanpa akses dasar, semakin besar pula risiko munculnya persoalan baru di lokasi pengungsian.
Setelah fase penyelamatan, pemerintah perlu mengetahui secara detail berapa jumlah korban, rumah yang rusak, fasilitas publik yang terdampak, serta kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Kepala BNPB Suharyanto dalam penanganan gempa Flores pada Agustus 2026 meminta pemerintah daerah melakukan pendataan kerusakan secara paralel dan berjenjang.
Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah mulai melakukan intervensi tanpa harus menunggu seluruh proses pendataan selesai. Dengan begitu, bantuan dan pemulihan dapat berjalan secara bersamaan.
Data yang akurat juga menentukan apakah bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Kesalahan pendataan berisiko membuat distribusi bantuan tidak merata atau menghambat proses pemulihan.
Gempa NTT juga menjadi ujian terhadap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. BNPB, BPBD, kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, TNI, Polri, tenaga kesehatan, relawan, hingga masyarakat perlu bergerak dalam satu koordinasi.
Pemerintah daerah juga memiliki peran penting. Daerah bukan hanya menjadi penerima bantuan dari pemerintah pusat, tetapi harus mampu melakukan pendataan, menetapkan prioritas, mengerahkan sumber daya lokal, dan memastikan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat berjalan di lapangan.
Setelah situasi darurat berlalu, tantangan berikutnya adalah memulihkan layanan publik.
Sekolah yang terdampak harus kembali berfungsi. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan harus bisa melayani warga. Jalan dan jembatan perlu segera dipulihkan agar distribusi logistik tidak terganggu.
Begitu pula dengan listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi, serta distribusi kebutuhan pokok. Infrastruktur tersebut menjadi fondasi agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal.
Dalam berbagai penanganan pascabencana, BNPB juga mengarahkan pemulihan pada pembangunan hunian tetap, perbaikan infrastruktur dasar, serta pemulihan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Artinya, keberhasilan pemulihan gempa NTT tidak cukup diukur dari seberapa cepat bantuan tiba. Ukurannya adalah seberapa cepat masyarakat dapat kembali hidup secara normal dan aman.
Perbaikan Ekonomi Warga
Bagi masyarakat NTT, bencana tidak otomatis berakhir ketika proses evakuasi selesai. Banyak warga masih harus menghadapi hilangnya sumber penghasilan setelah rumah, toko, lahan pertanian, tempat usaha, atau fasilitas produksi mengalami kerusakan.Pedagang perlu kembali berjualan. Petani harus bisa kembali mengolah lahan. Pekerja harus kembali mendapatkan penghasilan. Pelaku UMKM membutuhkan modal, akses pasar, dan fasilitas agar bisa memulai aktivitas usaha kembali.
Karena itu, pemulihan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pembangunan fisik.Pembukaan kembali akses jalan dan jalur distribusi menjadi salah satu langkah penting. Konektivitas yang pulih akan membantu mengalirkan bantuan sekaligus menghidupkan kembali aktivitas perdagangan masyarakat.
Transparansi bantuan juga menjadi bagian dari ukuran keberhasilan. Semakin besar skala bencana, semakin penting pemerintah memastikan proses distribusi bantuan dan pembangunan dapat dipantau secara terbuka.
Informasi mengenai jumlah penerima bantuan, kerusakan rumah, pembangunan hunian, perbaikan fasilitas umum, hingga penggunaan anggaran perlu memiliki basis data yang jelas.
Dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) menjadi salah satu instrumen penting. Dokumen tersebut digunakan untuk menilai kerusakan dan kebutuhan pemulihan sekaligus menjadi dasar pembagian kewenangan pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Namun, pekerjaan pemerintah tidak berhenti pada membangun kembali yang rusak. Gempa NTT seharusnya menjadi momentum untuk memastikan masyarakat menjadi lebih siap menghadapi bencana berikutnya.
Rumah yang dibangun kembali perlu mempertimbangkan aspek keselamatan. Infrastruktur harus dirancang lebih tangguh. Sistem peringatan dini perlu diperkuat. Masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai mitigasi dan evakuasi.
BNPB dalam strategi penanggulangan bencana 2025–2029 menempatkan pencegahan dan mitigasi, penguatan sistem peringatan dini, penanganan kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi, serta peningkatan resiliensi masyarakat sebagai bagian dari prioritas.
Pada akhirnya, gempa NTT bukan hanya menguji kemampuan pemerintah mengirim bantuan dalam situasi darurat. Bencana tersebut juga menguji kemampuan negara untuk mengawal masyarakat hingga benar-benar bangkit.
Negara dapat dikatakan hadir ketika warga berhasil diselamatkan, kebutuhan dasar terpenuhi, layanan publik kembali berjalan, rumah dan infrastruktur dibangun dengan standar yang lebih aman, serta ekonomi masyarakat kembali bergerak.
Lebih dari itu, keberhasilan penanganan gempa NTT akan terlihat ketika masyarakat tidak hanya kembali ke kondisi sebelum bencana, tetapi menjadi lebih tangguh dan lebih siap menghadapi bencana berikutnya.
