Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan tumbuh empat sampai enam persen pada tahun depan. Adapun, besar pagu anggaran KKP di 2023 sebesar Rp6,76 triliun.
"Indikator Kinerja Utama KKP yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 antara lain pertumbuhan PDB perikanan empat sampai enam persen dan produksi perikanan 30,31 juta ton," ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Selasa, 30 Agustus 2022.
Indikator kinerja utama lainnya di 2023 ialah ekspor hasil perikanan USD7,6 miliar, peningkatan angka konsumsi ikan menjadi 61,02 kg per kapita, nilai tukar nelayan 107, luas kawasan konservasi 29,1 juta hektare, dan persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan 97 persen.
Dalam mencapai target-target tersebut, sambung Trenggono, KKP telah menetapkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru. Hal tersebut meliputi perluasan wilayah konservasi perairan, dan penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap wilayah pengelolaan perikanan.
Kemudian pengembangan perikanan budi daya laut, pesisir, dan tawar yang ramah lingkungan, pengelolaan sampah laut, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau kecil dan peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan.
"Melalui program-program berbasis ekonomi biru, kami mengupayakan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekologi," paparnya.
Trenggono melanjutkan, dengan anggaran belanja tersebut, KKP akan mengembangkan nelayan maju (Kalaju) dan kampung perikanan budi daya, pengembangan rantai dingin.
Lalu promosi produk kelautan dan perikanan skala internasional, hingga peningkatan pengembangan perikanan budi daya untuk peningkatan ekspor udang, lobster, kepiting, rajungan dan rumput laut.
"Indikator Kinerja Utama KKP yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 antara lain pertumbuhan PDB perikanan empat sampai enam persen dan produksi perikanan 30,31 juta ton," ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Selasa, 30 Agustus 2022.
Indikator kinerja utama lainnya di 2023 ialah ekspor hasil perikanan USD7,6 miliar, peningkatan angka konsumsi ikan menjadi 61,02 kg per kapita, nilai tukar nelayan 107, luas kawasan konservasi 29,1 juta hektare, dan persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan 97 persen.
Dalam mencapai target-target tersebut, sambung Trenggono, KKP telah menetapkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru. Hal tersebut meliputi perluasan wilayah konservasi perairan, dan penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap wilayah pengelolaan perikanan.
Kemudian pengembangan perikanan budi daya laut, pesisir, dan tawar yang ramah lingkungan, pengelolaan sampah laut, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau kecil dan peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan.
"Melalui program-program berbasis ekonomi biru, kami mengupayakan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekologi," paparnya.
| Baca juga: KKP Usung Ekonomi Biru dalam HUT Ke-77 RI di Sumbar |
Trenggono melanjutkan, dengan anggaran belanja tersebut, KKP akan mengembangkan nelayan maju (Kalaju) dan kampung perikanan budi daya, pengembangan rantai dingin.
Lalu promosi produk kelautan dan perikanan skala internasional, hingga peningkatan pengembangan perikanan budi daya untuk peningkatan ekspor udang, lobster, kepiting, rajungan dan rumput laut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
