Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan adanya kompensasi bagi PT PLN (Persero) dalam memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) melalui produsen swasta.
Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari mengatakan kompensasi tersebut diberikan jika PLN membeli listrik EBT dengan harga di atas biaya pokok produksi (BPP). Kompensasi ini merupakan insentif dari pemerintah bagi PLN untuk selisih antara harga yang dikenakan pengembang dan BPP.
"Yang menarik kita usulkan adanya insentif penggantian bila terjadi GAP antara harga dan BPP," kata Ida dalam webinar, Jumat, 28 Agustus 2020.
Ida menjelaskan insentif tersebut guna mendukung PLN dalam menjalankan upaya efisiensi. Apalagi PLN dituntut untuk menurunkan BPP serta menggunakan energi bersih sebagai upaya dalam mencapai bauran energi nasional serta menekan emisi gas rumah kaca.
"Kalau misalnya tarif di atas BPP maka pemerintah memberikan penggantian kepada PLN kompensasi lah," jelas Ida.
Adapun skema kompensasi masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) pembelian tenaga listrik EBT oleh PLN. Harmonisasi telah dilakukan bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kumham) dan masih menunggu finalisasi dari Kementerian Keuangan dan diharapkan bisa segera terbit.
Terkait insentif fiskal, pengembangan EBT seperti tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk dan pajak-pajak lainnya telah diatur oleh Kementerian Keuangan. Namun dengan Perpres ini diyakini dapat mendorong peningkatan pemanfaatan EBT untuk listrik.
"Dalam Perpres diatur mengenai skema tarif yang diharapkan akan menarik investor untuk masuk dan mengembangkan EBT di Indonesia," ungkap dia.
Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari mengatakan kompensasi tersebut diberikan jika PLN membeli listrik EBT dengan harga di atas biaya pokok produksi (BPP). Kompensasi ini merupakan insentif dari pemerintah bagi PLN untuk selisih antara harga yang dikenakan pengembang dan BPP.
"Yang menarik kita usulkan adanya insentif penggantian bila terjadi GAP antara harga dan BPP," kata Ida dalam webinar, Jumat, 28 Agustus 2020.
Ida menjelaskan insentif tersebut guna mendukung PLN dalam menjalankan upaya efisiensi. Apalagi PLN dituntut untuk menurunkan BPP serta menggunakan energi bersih sebagai upaya dalam mencapai bauran energi nasional serta menekan emisi gas rumah kaca.
"Kalau misalnya tarif di atas BPP maka pemerintah memberikan penggantian kepada PLN kompensasi lah," jelas Ida.
Adapun skema kompensasi masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) pembelian tenaga listrik EBT oleh PLN. Harmonisasi telah dilakukan bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kumham) dan masih menunggu finalisasi dari Kementerian Keuangan dan diharapkan bisa segera terbit.
Terkait insentif fiskal, pengembangan EBT seperti tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk dan pajak-pajak lainnya telah diatur oleh Kementerian Keuangan. Namun dengan Perpres ini diyakini dapat mendorong peningkatan pemanfaatan EBT untuk listrik.
"Dalam Perpres diatur mengenai skema tarif yang diharapkan akan menarik investor untuk masuk dan mengembangkan EBT di Indonesia," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
