| baca juga: Penyaluran BBM Subsidi dan Kompensasi Harus Tepat Sasaran |
Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan kelengkapan dokumen surat rekomendasi perlu dilakukan untuk menjaga penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara tepat sasaran serta tepat volume.
"BBM subsidi ini harus ditujukan kepada konsumen pengguna yang berhak, dalam hal ini nelayan. Maka dari itu, kami terus memastikan penyalurannya betul-betul tepat sasaran. Penyalur (SPBUN) diimbau memeriksa dengan baik dokumen surat rekomendasi bagi konsumen pengguna," ujar dia, dilansir Antara, Senin, 8 Juli 2024.
Saleh menambahkan pengelola SPBUN juga diharapkan membuat laporan apabila terdapat potensi penyalahgunaan BBM subsidi.
"Misalnya, jika ada nelayan membeli BBM dengan jumlah yang lebih besar dari biasanya, ini masuk dalam kelompok yang perlu diperhatikan" imbuhnya.
Penyocokan data dengan konsumen
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman, yang melakukan pemantauan ketersediaan BBM di SPBU di wilayah Batam, menyampaikan kelengkapan berkas dan identitas pada surat rekomendasi yang dimiliki konsumen pengguna sangat penting sebagai dasar kesesuaian data."Tahapan awal yang wajib dilakukan oleh pihak SPBU sebelum menyalurkan BBM subsidi kepada konsumen pengguna adalah melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap data-data yang tertulis di surat rekomendasi," ucap dia.
Pemeriksaan dan verifikasi tersebut bertujuan untuk meminimalisasi adanya tindakan penyelewengan BBM subsidi dan kompensasi.
Harya mencontohkan penerima surat kuasa yang masuk dalam daftar kolektif untuk membeli BBM, tetap melampirkan kepemilikan surat rekomendasi anggotanya yang lain.
"Kalaupun pada saat melakukan transaksi pembelian ini diwakilkan kepada satu orang dalam anggota tersebut, maka anggota konsumen pengguna yang lain wajib melampirkan surat rekomendasi kepemilikan masing-masing," tegas dia.
Sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023, BPH Migas memberikan kemudahan dalam melakukan pembelian BBM subsidi dan kompensasi kepada konsumen pengguna secara kolektif, yaitu dengan diwakilkan kepada salah satu anggotanya melalui pemberian surat kuasa yang sah.
Kegiatan monitoring tersebut juga dihadiri Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Rayon II Kepulauan Riau Gilang Hisyam Hasyemi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
