Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat setidaknya 627 kejadian karhutla menghantam berbagai wilayah Sumatra dan Kalimantan, menjadikannya jenis bencana terbanyak yang mendominasi darurat bencana hidrometeorologi.
Baca juga: Hujan Semakin Ditunggu Saat Hotspot Karhutla Meningkat, tapi Kemarau Belum Beranjak |
Medan geografis yang sulit dijangkau serta kondisi tanah gambut yang kering menjadikan pencarian titik api (hotspot) sebagai pekerjaan rumah yang amat menguras energi dan anggaran negara.
Dalam dinamika pemadaman darat, keterlambatan informasi beberapa jam saja dapat mengubah percikan api kecil menjadi kobaran meluas yang melahap ribuan hektare vegetasi.
Sensor satelit konvensional seringkali memiliki jeda update citra, serta kerap terhalang oleh tutupan awan atau lapisan asap tebal. Di sinilah kehadiran teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau drone membuktikan efisiensinya sebagai mata udara jarak dekat yang bekerja secara real-time.
Efisiensi drone terletak pada kemampuannya menembus jarak secara presisi tanpa mempertaruhkan keselamatan personel pemadam kebakaran. Dilengkapi sensor kamera termal mutakhir, drone mampu melacak keberadaan hotspot yang tersembunyi di bawah permukaan tanah gambut. Deteksi dini (early detection) ini menekan biaya operasional secara drastis dibandingkan pengerahan helikopter water bombing yang membutuhkan biaya tinggi untuk tiap jam terbangnya.
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menegaskan pentingnya respons cepat dan pemanfaatan teknologi di daerah rawan bencana.
"Indonesia memiliki tingkat risiko bencana yang tersebar luas, dan pencegahan Karhutla membutuhkan langkah efisien agar eskalasi titik api dapat ditekan sejak dini," ujar Rustian saat menyampaikan pembaruan penanganan karhutla nasional. Kesiapsiagaan berbasis teknologi menjadi kunci untuk meminimalkan dampak ekologis dan ekonomi yang meluas.
Efektivitas pemanfaatan drone di skala global telah dibuktikan oleh beberapa negara yang rutin menghadapi ancaman kebakaran hutan berskala masif.
Yunani, misalnya, mengoperasikan armada drone pemantau berbasis kecerdasan buatan (AI) yang berpatroli nonstop selama musim kering. Teknologi ini bekerja dengan mendeteksi kepulan asap mikro dari jarak beberapa kilometer dan secara otomatis mengirimkan koordinat lokasi ke pusat komando pemadam.
Di Amerika Serikat, United States Forest Service (USFS) memanfaatkan drone untuk pemetaan hotspot secara presisi dan bahkan melakukan prescribed burning atau pembakaran terukur.
"Penggunaan sistem udara nirawak memberi kami data visual termal beresolusi tinggi di area berbahaya tanpa harus membahayakan nyawa pilot helikopter atau pesawat pemadam," ungkap juru bicara Departemen Pertanian dan Kehutanan Amerika Serikat.
Langkah ini terbukti menghemat anggaran operasional logistik tim penanggulangan hingga puluhan persen. Sementara itu, Tiongkok melangkah lebih jauh dengan menerjunkan heavy-payload drone yang tidak sekadar berfungsi sebagai pemantau, tetapi juga armada pemadam parsial.
Drone berkapasitas muatan berat tersebut mampu menjangkau lereng tebing curam dan melepaskan bahan pemadam api tepat di titik pusat kebakaran. Efisiensi waktu tempuh membuat api yang menyala di medan terisolasi dapat dilumpuhkan sebelum menyebar luas.
Kembali ke Indonesia, efisiensi drone dirasakan langsung oleh pemerintah daerah di kawasan rawan karhutla seperti Riau, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Patroli darat yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam untuk menembus belantara kini terangkum dalam penerbangan drone berdurasi belasan menit. Integrasi data visual drone langsung ke ponsel atau layar monitor posko membuat keputusan taktis dapat diambil saat itu juga.
Perwakilan Pemerintah Daerah Riau melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengakui keunggulan operasional ini. "Lahan gambut kita sangat mengecoh; di atas kelihatan padam, tapi di bawah tanah api masih menjalar. Dengan kamera termal pada drone, tim di lapangan bisa melihat dengan jelas mana titik yang masih panas sehingga penyiraman menjadi tepat sasaran," tutur pihak pemda Riau.
Secara kalkulasi ekonomis, efisiensi penggunaan drone terlihat jelas pada rasio biaya patroli (cost per-hour). Penggunaan drone tipe industri hanya membutuhkan daya baterai atau bahan bakar minimal, sementara efektivitas cakupan wilayahnya setara dengan patroli puluhan personel jalan kaki. Hal ini membantu mengalokasikan sumber daya manusia dan dana darurat agar fokus pada tindakan pemadaman langsung.
Peran Drone Pasca Bencana
Selain mitigasi saat kebakaran berlangsung, drone juga memainkan peran penting pada fase pascabencana. Pemetaan menggunakan teknologi Orthophoto dan citra 3D dari drone membantu instansi terkait mengukur luas area yang terbakar secara presisi. Data akurat ini sangat bermanfaat bagi penegakan hukum terhadap oknum pembakar lahan maupun perencanaan rehabilitasi kawasan hutan.Kendati demikian, implementasi drone di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama terkait durasi baterai di medan ekstrem dan keterbatasan jumlah unit standar industri di tingkat kabupaten/kota. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta sektor swasta menjadi kunci agar seluruh wilayah prioritas karhutla dapat memiliki armada drone yang memadai.
Pengintegrasian teknologi drone ke dalam sistem penanggulangan bencana nasional bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak. Pembelajaran dari negara-negara maju menunjukkan bahwa adaptasi teknologi nirawak berhasil mengubah paradigma penanganan karhutla dari yang semula reaktif (melawan api besar) menjadi proaktif (memadamkan potensi api sejak kecil).
Seiring meningkatnya ancaman cuaca ekstrem, efisiensi drone menjadi benteng pertahanan awal yang sangat rasional bagi Indonesia. Ketepatan data, kecepatan respon, dan penghematan anggaran menjadi tiga pilar utama yang menjadikan drone sebagai aset vital dalam menjaga kelestarian hutan.
Dengan optimalisasi penggunaan drone di seluruh kawasan rawan, Indonesia berpeluang besar menekan dampak emisi kabut asap secara signifikan. Penggabungan antara teknologi canggih dan ketangguhan personel di lapangan adalah kunci utama untuk mewujudkan Indonesia bebas kabut asap.
