Pada 2026, pemerintah menetapkan enam provinsi sebagai perhatian utama pengendalian karhutla, yakni Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
Baca juga: Karhutla Terjadi Lagi di 3 Wilayah Baru, 1 Petugas Meninggal Saat Pemadaman |
Kerentanan tersebut tidak bisa dijelaskan hanya dari satu faktor. Musim kemarau dan fenomena El Niño dapat membuat kondisi lahan semakin kering, sementara karakteristik gambut memungkinkan api bertahan lebih lama. Di sisi lain, aktivitas manusia seperti pembukaan lahan, kegiatan ekonomi, kelalaian, hingga konflik lahan juga menjadi bagian dari persoalan.
Dosen Fakultas Kehutanan UGM Fiqri Ardiansyah menjelaskan bahwa El Niño memiliki hubungan kuat dengan meningkatnya risiko kebakaran karena membuat kondisi hutan lebih kering. Namun, kondisi kering saja tidak otomatis menghasilkan kebakaran.
“Kondisi kering saja tidak cukup untuk memicu kebakaran hutan,” kata Fiqri.
Artinya, El Niño lebih tepat dilihat sebagai faktor yang memperbesar potensi kebakaran, bukan sebagai sumber api itu sendiri. Ketika curah hujan menurun dalam waktu lama, vegetasi dan material organik di permukaan maupun dalam tanah kehilangan kelembapan. Dalam situasi seperti itu, keberadaan sumber api dapat dengan cepat mengubah kawasan yang kering menjadi lokasi kebakaran.
Kondisi menjadi lebih kompleks ketika kebakaran terjadi di lahan gambut. Ekosistem ini menyimpan material organik dalam jumlah besar yang terbentuk selama waktu panjang. Ketika tata air terganggu dan muka air turun, gambut dapat mengering dan menjadi lebih mudah terbakar.
Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University Prof Bambang Hero Saharjo mengatakan karakter tersebut menjadi salah satu alasan kebakaran gambut sulit ditangani.
“Sulitnya pemadaman karhutla di Kalimantan berkaitan erat dengan karakteristik lahan gambut yang mudah mengering dan menyimpan bara di bawah permukaan,” ujarnya.
Api di gambut juga memiliki karakter berbeda dengan kebakaran vegetasi biasa. Kobaran di permukaan bisa saja terlihat sudah padam, tetapi bara masih bertahan di bawah tanah dan kemudian muncul kembali. Menurut Bambang, gambut yang mengering dapat menjadi bahan bakar yang efektif sehingga kebakaran dapat berlangsung secara berkesinambungan.
Persoalan air menjadi sangat penting dalam kondisi tersebut. Ketika muka air gambut turun, ketersediaan air untuk pemadaman juga dapat menjadi terbatas. Bambang menyebut sumber air seperti sumur bor maupun kanal dapat menghadapi keterbatasan ketika kondisi lahan sangat kering. Karena itu, menjaga gambut tetap basah menjadi bagian penting dari pencegahan karhutla.
Aktivitas Manusia
Faktor manusia kemudian menjadi bagian lain dari rantai persoalan. Kementerian Kehutanan menyebut sekitar 99% kejadian karhutla di Indonesia disebabkan oleh aktivitas manusia, baik karena kebiasaan pembukaan lahan, aktivitas ekonomi, kelalaian maupun konflik lahan. Pemerintah karena itu mendorong perubahan pendekatan dari sekadar memadamkan kebakaran menjadi memperkuat pencegahan sebelum api muncul.Perspektif tersebut juga disampaikan oleh pengamat kehutanan. Pemerhati isu kehutanan Togu Manurung sebelumnya menilai faktor manusia menjadi penyebab dominan kebakaran, termasuk praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Ia juga menyoroti persoalan lahan yang berada dalam kondisi konflik, okupasi, maupun kawasan yang tidak dikelola secara optimal.
Perubahan tutupan lahan turut membuat persoalan semakin rumit. Ketika kawasan alami berubah menjadi lahan pertanian, perkebunan atau penggunaan lainnya, kondisi vegetasi, tata air, kelembapan tanah, dan akses manusia terhadap kawasan ikut berubah. Penelitian di Dumai, Riau, misalnya, menunjukkan kawasan dengan dominasi gambut memiliki tingkat kerawanan karhutla yang tinggi, terutama pada lahan terbuka di atas tanah gambut.
Gambaran di lapangan terlihat di Kalimantan Barat. UPT KPH Wilayah Sintang Timur beberapa kali menangani kebakaran di kawasan gambut sepanjang Agustus hingga September 2026. Salah satunya terjadi di Desa Merti Guna, Sintang, dengan luas sekitar 0,3 hektare dan berada di dekat permukiman warga. Respons dilakukan setelah masyarakat melaporkan kemunculan titik api dan asap.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan juga menekankan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah mendorong penegakan hukum dan keterlibatan perusahaan pemegang HGU serta masyarakat dalam menghadapi puncak risiko karhutla 2026.
Dari sisi BNPB, penanganan karhutla juga tidak bisa hanya mengandalkan operasi pemadaman ketika api sudah membesar. Ketua Harian Unsur Pengarah BNPB Brigjen Pol (Purn) Ary Laksmana Widjaja mengatakan pencegahan dan kesiapsiagaan perlu dilakukan sejak sebelum kondisi kritis.
“Karena itu, diperlukan sinergi unsur Pentahelix yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, termasuk TNI/Polri, masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta media massa,” katanya.
BNPB juga melihat pentingnya menjaga kondisi gambut agar tetap basah. Dalam penanganan karhutla di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, misalnya, dilakukan pembasahan lahan gambut dengan memanfaatkan sumber air dan embung. Ary mengatakan pengalaman penanganan karhutla 2026 perlu menjadi pembelajaran untuk memperkuat mitigasi pada tahun-tahun berikutnya.
Pada akhirnya, kerentanan Indonesia terhadap karhutla merupakan hasil pertemuan antara faktor alam dan aktivitas manusia. El Niño dan musim kemarau dapat membuat kondisi semakin kering, gambut menyediakan material organik yang mudah terbakar ketika kehilangan air, sementara perubahan tutupan lahan dan aktivitas manusia dapat meningkatkan peluang munculnya sumber api.
Oleh karena itu, pengendalian karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika api sudah muncul, tetapi harus dimulai dari menjaga tata air gambut, mengawasi perubahan penggunaan lahan, memperkuat deteksi dini, serta mencegah munculnya sumber api sejak awal.
