Hatman menggantikan Muchsin Ridjan untuk melanjutkan kepengurusan ASEPHI periode 2024–2029. Pergantian kepemimpinan tersebut tidak mengubah arah program kerja organisasi, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi anggota, mengembangkan potensi produk daerah, serta membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha kerajinan.
Hatman mengatakan, salah satu pekerjaan utama kepengurusan baru adalah menyatukan pelaku UMKM yang tergabung dalam jaringan ASEPHI agar memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usaha.
"Memang kita membawahi ribuan UMKM. Oleh karenanya, kita hanya berpikir bagaimana menyatukan mereka agar kita membuka peluang-peluang mereka supaya lebih maju ke depan," ujar Hatman.
Menurut dia, konsolidasi menjadi penting karena pelaku usaha kerajinan memiliki potensi produk yang beragam, tetapi membutuhkan dukungan untuk mengembangkan usaha dan menjangkau pasar yang lebih luas. Melalui penguatan organisasi, ASEPHI berupaya menghubungkan potensi tersebut dengan peluang pengembangan produk, promosi, kerja sama, hingga pemasaran.
Penguatan organisasi juga akan dilakukan melalui keberadaan Badan Pengurus Daerah (BPD) dan Badan Pengurus Cabang (BPC). Struktur di daerah diharapkan tidak hanya memperluas jangkauan organisasi, tetapi juga membantu ASEPHI mengidentifikasi produk unggulan yang selama ini belum banyak dikenal dalam jaringan asosiasi.
Dengan pemetaan potensi yang lebih baik, pelaku usaha di daerah diharapkan memperoleh kesempatan untuk memperkenalkan produknya kepada pasar yang lebih luas. Langkah ini sekaligus dapat membantu organisasi mengidentifikasi kebutuhan anggota berdasarkan karakteristik produk dan kondisi usaha di masing-masing wilayah.
Di sisi lain, konsolidasi pelaku UMKM perlu diikuti dengan penguatan kapasitas usaha. Akses pasar yang lebih besar menuntut pelaku usaha untuk memperhatikan kualitas produk, konsistensi produksi, legalitas, serta pemenuhan berbagai ketentuan perdagangan.
Karena itu, kepengurusan baru ASEPHI turut memperkuat fungsi organisasi dan advokasi. Bidang ini akan membantu anggota menghadapi persoalan legalitas usaha, hukum, serta pemahaman mengenai kewajiban perpajakan yang kerap menjadi tantangan ketika UMKM mulai mengembangkan skala bisnisnya.
Persoalan administratif menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usaha kerajinan. Ketika pelaku UMKM mulai menjangkau pembeli yang lebih besar atau memasuki pasar ekspor, kebutuhan terhadap dokumen perdagangan dan pemenuhan ketentuan yang berlaku menjadi semakin kompleks.
Melalui fungsi advokasi, ASEPHI diharapkan dapat membantu anggota memahami kebutuhan tersebut sehingga pelaku usaha memiliki kesiapan yang lebih baik untuk mengembangkan bisnisnya. Dukungan organisasi juga diharapkan dapat memperkuat kemampuan UMKM dalam menghadapi perubahan kebutuhan pasar.
Selain konsolidasi dan advokasi, ASEPHI tetap melanjutkan program pengembangan produk, promosi, serta kerja sama dengan berbagai lembaga di tingkat regional dan internasional. Program-program tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan pengembangan industri kerajinan Indonesia selama periode kepengurusan 2024–2029.
Untuk mendukung agenda tersebut, ASEPHI melakukan penyesuaian nomenklatur dan pembagian bidang kerja dalam struktur kepengurusan hasil pergantian antarwaktu. Penyesuaian ini diarahkan untuk memperjelas fungsi masing-masing bidang sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan industri kerajinan.
Dalam susunan baru tersebut, Baby Jurmawati Djuri menjabat Wakil Ketua Umum I yang membidangi Kerja Sama Antar Lembaga Regional dan Internasional. H. Muchamad Ali Jufry menjabat Wakil Ketua Umum II untuk bidang Digital dan Research Development, sedangkan Dra. Ernayani Nasution menjadi Wakil Ketua Umum III yang menangani Organisasi dan Advokasi.
Sementara itu, Emirita L.N. Pratiwi menjabat Wakil Ketua Umum IV yang membidangi Promosi dan Pengembangan Produk. Adapun posisi Sekretaris Jenderal diemban Subchi Subekti, dengan Hatman sebagai Ketua Umum ASEPHI.
Melalui pembagian tugas tersebut, ASEPHI berupaya memperkuat peran asosiasi dalam menghubungkan pelaku UMKM, mengidentifikasi potensi produk, dan mendukung pengembangan usaha. Konsolidasi organisasi diharapkan menjadi landasan bagi pelaku industri kerajinan untuk meningkatkan kapasitas bisnis sekaligus memperluas jangkauan pemasaran.
Ke depan, tantangan ASEPHI tidak hanya terletak pada upaya memperkenalkan produk kerajinan Indonesia kepada pasar, tetapi juga memastikan pelaku usaha memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan secara berkelanjutan. Penguatan koordinasi anggota, kapasitas produksi, dan kesiapan administrasi menjadi bagian penting dalam membangun industri kerajinan yang lebih kompetitif.
Dengan melanjutkan program yang telah ditetapkan dan memperkuat dukungan kepada anggota, ASEPHI menempatkan konsolidasi UMKM sebagai salah satu pijakan untuk mendorong perkembangan usaha kerajinan Indonesia. Upaya tersebut diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi pelaku usaha untuk tumbuh dan menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor.
