Menurut Teten, cita-cita koperasi sebagai sokoguru ekonomi Indonesia perlu dicapai dengan peningkatan partisipasi penduduk Indonesia menjadi anggota koperasi. Peningkatan juga perlu terjadi pada kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional.
"PBB mencatat bahwa rata-rata 16,31 persen penduduk dunia telah menjadi anggota koperasi. Sayangnya, di Indonesia angka partisipasi tersebut masih lebih rendah yaitu di kisaran 8,41 persen," kata Teten melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 14 Juli 2020.
Teten memaparkan bahwa kontribusi koperasi terhadap perekonomian Indonesia pada 2019 baru sebesar 0,97 persen. Angka tersebut masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kontribusi koperasi terhadap ekonomi dunia, yaitu sebesar 4,30 persen.
"Kondisi ini disebabkan oleh kendala terkait regulasi, manajemen dan SDM, akses pembiayaan dan pengawasan," ujarnya.
Secara umum, koperasi telah memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Indonesia dengan 123.048 unit mampu mendorong pembentukan 5,54 persen rasio PDB Koperasi secara nasional serta menyerap 0,45 persen dari total angkatan kerja di Indonesia. Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam masih mendominasi mencapai 59,9 persen, serta terkonsentrasi di Pulau Jawa sebanyak 46,5 persen.
"Di sisi produktif khususnya sektor pangan, sayangnya baru 13.821 unit yang bergerak di sektor pangan atau setara 11,23 persen dari total koperasi dengan kontribusi omset sebesar 7,27 persen terhadap total omzet koperasi di Indonesia," paparnya.
Teten pun mendorong agar pengembangan koperasi lebih fokus dan terarah dengan konsep arsitektur pengembangan koperasi Indonesia hingga 2024. Tujuannya, untuk mewujudkan koperasi yang sehat, mandiri, modern, berdaya saing, dan mendukung UMKM.
"Dalam arsitektur tersebut, pengembangan koperasi, kami arahkan agar sejalan dan mendukung pengembangan UMKM, sehingga akses UMKM terhadap permodalan, pasar, dan teknologi menjadi lebih luas, serta dampak ekonomi yang diberikan Koperasi dan UMKM dapat memberikan multiplier effect yang lebih besar baik terhadap anggota maupun ekonomi Indonesia," ujar Teten.
Dalam jangka pendek hal-hal yang bersifat fundamental bakal diperkuat seperti regulasi, publikasi data, literasi, penyusunan model bisnis usaha koperasi dan permodalan. Kemudian penguatan akses pasar, serta penilaian kesehatan dan kepatuhan dalam konteks pembinaan koperasi.
"Secara paralel, prasyarat untuk pencapaian aksi strategis pada 2021 sampai dengan 2024 akan mulai disusun dan dalam pelaksanaannya, akan dikoordinasikan dengan LPDB-KUMKM dan LLP-KUKM (Smesco)," ucapnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
