"Jadi Rp 5 triliun (untuk PLN) jangan sampai seperti membuang garam ke laut. Saya minta ada akuntabilitas Rp5 triliun itu menjadi apa. Jadi kita sama-sama untuk bertanggung jawab kepada masyarakat," ujar Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Jumat, 31 Desember 2021.
Ia pun berharap pencairan dana PMN di penghujung 2021 dapat menjadi awal bagi PLN untuk bekerja lebih akuntabel dalam membangun infrastruktur kelistrikan di Tanah Air.
"PMN berasal dari uang negara, sehingga harus bisa disampaikan apakah manfaat PMN sudah sesuai dibandingkan beban yang akan dipikul oleh negara dalam mempertanggungjawabkan anggarannya," ungkap dia.
Menerangi desa terpencil
Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebut dana PLN akan diprioritaskan untuk menerangi desa-desa terpencil dan mengembangkan energi terbarukan."Dana PMN menjadi bagian penting negara hadir, karena banyak program dari PLN bertujuan untuk pengentasan kemiskinan di daerah terpencil. PLN siap untuk menjalankan agar dana tersebut betul-betul bermanfaat bagi masyarakat," katanya.
Ia menjelaskan ketersediaan infrastruktur kelistrikan yang berkualitas akan berdampak positif bagi penyerapan tenaga kerja, pajak dan peningkatan ekonomi di sektor riil.
"Secara komersial investasi ini memang tidak begitu viable. Tetapi di sini negara hadir dalam melaksanakan sila ke-5 Pancasila, memberikan satu bantuan sebesar Rp5 triliun sehingga program-program tersebut menjadi program unggulan yang berkeadilan sosial," paparnya.
Selama periode 2016-2021, PLN menerima PMN Tunai sebesar Rp40,06 triliun setara 9,7 persen dengan total investasi sebesar Rp411,66 triliun (pendanaan pekerjaan menggunakan anggaran PLN di luar investasi IPP).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
