Desakan ini muncul karena kesepakatan Sustainable Palm Oil Protocol antara Indonesia dan Uni Eropa yang dicapai pada September 2025 dinilai belum diikuti langkah implementasi yang konkret di tingkat nasional.
Hingga saat ini, pemerintah dinilai belum memiliki peta jalan yang jelas terkait pembagian tugas antarkementerian, mekanisme koordinasi, dukungan anggaran, serta target pelaksanaan protokol tersebut.
Padahal, implementasi kesepakatan ini dinilai strategis untuk memperkuat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), terutama dalam meningkatkan kemampuan petani sawit rakyat memenuhi standar keberlanjutan dan persyaratan perdagangan internasional.
IEU-CEPA sendiri membuka peluang perluasan akses pasar bagi produk Indonesia ke Uni Eropa, termasuk melalui penawaran tarif bea masuk nol persen untuk sejumlah produk. Namun, peluang tersebut belum tentu memberikan keuntungan secara merata kepada seluruh pelaku industri sawit.
Petani sawit swadaya masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari legalitas lahan, sertifikasi, pemetaan kebun, hingga ketertelusuran rantai pasok. Tanpa dukungan pemerintah, petani berisiko kesulitan memenuhi persyaratan pasar internasional dibandingkan perusahaan besar yang telah memiliki sistem dan sumber daya untuk menjalankan standar keberlanjutan.
Ketua Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengatakan protokol tersebut seharusnya menjadi kesempatan untuk meningkatkan posisi petani Indonesia dalam rantai perdagangan global.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan kesepakatan perdagangan tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi petani kecil.
"Jangan sampai IEU-CEPA hanya membuka peluang perdagangan bagi perusahaan besar, sementara petani sawit rakyat justru semakin terbebani oleh berbagai persyaratan keberlanjutan. Petani harus menjadi bagian dari rantai pasok yang diakui dan mendapatkan manfaat ekonomi dari perdagangan tersebut," ujar Mansuetus, Rabu, 11 November 2026.
Dia menilai pemerintah perlu memberikan dukungan konkret kepada petani melalui pembiayaan, pendampingan teknis, kepastian legalitas lahan, serta penguatan kelembagaan dan koperasi. Langkah tersebut diperlukan agar petani mampu memenuhi standar keberlanjutan tanpa kehilangan akses terhadap pasar ekspor.
Mansuetus juga mendorong DPR RI segera merampungkan proses ratifikasi IEU-CEPA. Menurut dia, pembahasan perjanjian tersebut harus memperhatikan kepentingan petani, masyarakat sipil, dan kelompok masyarakat yang terdampak aktivitas perkebunan sawit.
Di sisi lain, penguatan standar keberlanjutan sawit tidak cukup hanya dilakukan melalui pemenuhan administrasi dan penerbitan sertifikat. Aspek perlindungan lingkungan serta perubahan praktik perkebunan di lapangan juga perlu menjadi perhatian.
Direktur Satya Bumi Andi Muttaqien menilai keberhasilan penerapan protokol sawit berkelanjutan harus diukur dari dampak nyata terhadap lingkungan, terutama dalam mencegah deforestasi, kebakaran hutan, dan kerusakan ekosistem akibat aktivitas perkebunan.
Menurut dia, jumlah sertifikasi yang diterbitkan tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan kebijakan keberlanjutan. Pemerintah perlu memastikan praktik perkebunan benar-benar mengalami perbaikan dan pengawasan berjalan secara transparan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo mengingatkan implementasi protokol tersebut juga harus memperhatikan persoalan konflik agraria dan pelanggaran hak buruh yang masih terjadi di industri perkebunan sawit.
Dia menilai sistem sertifikasi dan tata kelola keberlanjutan perlu dilengkapi mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat terdampak. Perlindungan terhadap pelapor serta keterbukaan hasil audit juga diperlukan untuk memastikan proses pengawasan berjalan akuntabel.
Achmad menegaskan penguatan ISPO seharusnya menjadi instrumen untuk memperbaiki tata kelola industri sawit secara menyeluruh, bukan hanya menjadi persyaratan administratif bagi perusahaan maupun petani.
Pelibatan masyarakat sipil dan pemantauan independen juga dinilai penting untuk memastikan klaim keberlanjutan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, mekanisme penyelesaian konflik di tingkat perkebunan perlu diperkuat.
Pemerintah Diminta Susun Peta Jalan Implementasi
Untuk mempercepat pelaksanaan Sustainable Palm Oil Protocol, organisasi petani dan masyarakat sipil mengusulkan sejumlah langkah kepada pemerintah.Pertama, pemerintah diminta segera menyusun peta jalan implementasi yang memuat target terukur, pembagian tanggung jawab antarlembaga, serta alokasi anggaran yang memadai.
Kedua, pemerintah perlu membangun sistem ketertelusuran rantai pasok yang transparan dan inklusif. Sistem tersebut harus mencakup seluruh mata rantai industri, mulai dari petani, pengepul, koperasi, pabrik kelapa sawit, hingga eksportir.
Ketiga, dukungan pembiayaan dan pendampingan bagi petani perlu diperluas. Dukungan tersebut mencakup pengurusan legalitas lahan, pemetaan perkebunan, sertifikasi ISPO, serta peningkatan produktivitas tanpa mendorong pembukaan lahan baru.
Keempat, mekanisme pengawasan independen perlu diperkuat dengan memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat adat dan lokal. Pemerintah juga didorong menyediakan saluran pengaduan yang transparan untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria dan penegakan hukum.
Kelima, pemerintah diminta mengaktifkan kembali forum dialog multipihak atau Domestic Advisory Group (DAG). Forum ini diharapkan melibatkan organisasi petani, masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawasi pelaksanaan perjanjian.
Organisasi petani dan masyarakat sipil menilai IEU-CEPA dan Sustainable Palm Oil Protocol harus menjadi momentum untuk membangun perdagangan sawit yang lebih adil dan berkelanjutan.
Dengan demikian, keberhasilan perjanjian perdagangan tidak hanya diukur dari peningkatan akses pasar ekspor, tetapi juga dari kemampuan Indonesia memastikan petani memperoleh manfaat ekonomi, hak masyarakat terlindungi, dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
