Prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan keadilan dijalankan secara menyeluruh dan konsisten serta menjadi jiwa dan spirit setiap insan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT). Termasuk budaya antikorupsi yang menjadi salah satu penerapan dari prinsip GCG.
Direktur Anti Korupsi Badan Usaha KPK Aminudin menuturkan, korupsi terjadi karena ada niat, ada sistem yang lemah, ada lingkungan yang mendukung, maka pendekatan pencegahan korupsi dari KPK bisa dilakukan dari sisi individu, korporasi, dan lingkungan.
"Dari segi korporasi, kami mendorong semua korporasi untuk mengimplementasikan secara efektif Sistem Manajemen Anti Penyuapan," tuturnya, dikutip dalam keterangan tertulis Pupuk Kaltim, Minggu, 18 Desember 2022.
Secara nyata, KPK pun melahirkan tiga strategi pendekatan pemberantasan korupsi yakni pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan, dan pendekatan penindakan. Merujuk pada tiga strategi ini, sesuai porsi dan kewenangannya, PKT telah melakukan dua dari tiga strategi tersebut yang berupa public education dan tindakan pencegahan. Hal ini juga didukung oleh roadmap PKT yang sudah cukup lama membangun budaya antikorupsi.
Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di 9 Desember, Direktur Utama PKT Rahmad Pribadi menegaskan komitmen perseroan dalam menerapkan sistem tata kelola perusahaan yang mendukung budaya antikorupsi. Menurut dia, roadmap PKT dalam membangun budaya GCG sudah cukup lama diterapkan. Dimulai dari 2005 dan terbagi dalam tiga tahapan. Tahapan pertama di periode 2005-2010 merupakan tahapan perencanaan dan implementasi, periode kedua di 2011-2015 adalah tahapan implementasi dan evaluasi GCG, dan yang terakhir adalah tahapan membangun budaya GCG di periode 2018-2020.
"Setelah melalui beberapa tahapan tersebut, PKT mendapatkan sertifikasi ISO 37001 atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 2016 dan Alhamdulillah, PKT menjadi salah satu perusahaan dalam ekosistem BUMN yang pertama kali menerapkan hal ini. Tujuan yang jelas, sistem yang baik dan proses bisnis yang terdigitalisasi, itu adalah tiga kunci yang dirangkum dalam satu kesatuan di dalam budaya preventif PKT untuk mencegah korupsi, baik itu gratifikasi maupun suap," jelas Rahmad.
Sebagai perusahaan yang menyandang predikat national lighthouse dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), tentu saja PKT tidak akan jauh dari transformasi digital dan penerapan teknologi 4.0, termasuk untuk urusan penerapan GCG. Hingga saat ini, terkait antikorupsi, PKT memiliki delapan aplikasi Government Risk Compliance (GRC) Information System dan enam di antaranya sudah terdaftar di HAKI.
| Baca juga: Inovasi Bikin Pupuk Kaltim Bisa Hemat hingga Rp66 Miliar |
Aplikasi untuk laporkan korupsi
Dua aplikasi digunakan secara langsung untuk melaporkan keterkaitan dengan korupsi ataupun suap, yakni Whistleblowing System dan Pelaporan Gratifikasi Online.Whistleblowing System dihadirkan untuk memberikan kenyamanan bagi pelapor saat melaporkan adanya tindakan antikorupsi. PKT saat ini pun sedang bekerja sama bersama induk perusahaan, PT Pupuk Indonesia, untuk membangun aplikasi yang terintegrasi dengan KPK, sehingga nantinya KPK dapat menerima laporan secara transparan dan dapat langsung ditanggapi.
Sedangkan aplikasi Pelaporan Gratifikasi Online (Granol) merupakan salah satu aplikasi di dalam lingkungan PKT yang terinspirasi dari aplikasi yang dibuat oleh KPK. Selain itu juga terdapat aplikasi sistem manajemen risiko yang sudah memonitor lebih dari 450 risiko yang mengancam.
Di internal perusahaan, selain digitalisasi, praktik antikorupsi secara langsung disebarkan melalui beragam pesan dalam bentuk banner dan spanduk di lingkungan kantor dan pabrik. Selain itu juga, terdapat penghargaan terhadap karyawan terkait dengan pelaporan gratifikasi.
Tak bergerak sendiri, PKT juga menggandeng pihak lain dalam menerapkan budaya antikorupsi, salah satunya dengan KPK dalam melakukan sosialisasi gratifikasi. Dari sisi SDM, PKT juga menerapkan sistem target individual yakni zero bribery sebagai turunan dari target ESG 2026 yakni achieving zero fraud, bribery and corruption. Oleh karena itu, di roadmap 2021-2025, PKT ingin mencapai sebuah tata kelola yang menuju kepada ESG berkelanjutan.
"Pada 2020, PKT sudah menerapkan ISO 37001, dan hal ini juga didukung oleh SDM yang secara khusus bergerak mengelola SMAP ini. Dengan SDM kita yang juga berkomitmen dalam penerapan antikorupsi, PKT dalam ekosistem PI menjadi perusahaan tercepat yang mengumpulkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Skor maturitas manajemen risiko yang diterima PKT, sejak 2017 naik secara drastis dari angka 2,9 ke 3,07 pada 2021," tambah Rahmad.
Selain itu, 100 persen SDM PKT secara konsisten juga menandatangani pakta integritas selama lima tahun terakhir. Karena itu, hasil yang positif pun diperoleh. PKT sukses meraih skor Corporate Governance Perception Index (CGPI) 86,89 dengan predikat Most Trusted.
"Penanggulangan korupsi bukan sebuah tujuan tapi sebuah perjalanan. Dari waktu ke waktu kita dihadapkan oleh tantangan-tantangan yang berbeda, dan kami cukup bangga dengan capaian-capaian yang sudah dicapai. Namun dengan hal yang sudah kami capai, ini tidak membuat kami lengah dengan risiko-risiko baru yang akan muncul yang nantinya bisa menyebabkan apa yang sudah dibangun secara konsisten lebih dari satu dekade berantakan," tutup Rahmad.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
