Pemerintah menetapkan tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Papua yang terbagi menjadi lima provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Pemekaran tersebut diharapkan dapat mendekatkan pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Papua.
Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara LAN Agus Sudrajat mengatakan, dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 mengenai rencana induk percepatan pembangunan Papua Tahun 2022-2041 menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap pembangunan masyarakat Papua.
"Salah satu agendanya adalah peningkatan kualitas aparatur negara dan tata kelola pemerintahan," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa, 22 Agustus 2023.
Agus mengatakan, program magang yang dikembangkan LAN pada 2022 telah disempurnakan untuk memenuhi kebutuhan magang bagi ASN Pemerintah Provinsi Papua Barat khususnya untuk meningkatkan tata pemerintahan diantaranya perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa pemerintah serta akuntabilitas dan SPIP.
"Adapun beberapa penyempurnaan program magang yang dilakukan antara lain seleksi terhadap calon peserta magang dalam rangka mengetahui komitmen dan peminatan calon peserta, keterlibatan atasan sebagai mentor, serta instrumen dan komitmen pemerintah daerah pengirim untuk melakukan monitoring dan evaluasi pasca program agar terlihat kemanfaatan dan dapat berkontribusi lebih bagi masyarakat Papua," jelasnya.
| Baca juga: Dorong Reformasi Birokrasi, LAN Dukung Pengembangan Kompetensi ASN |
Program Magang merupakan salah satu jenis pengembangan kompetensi ASN. Program Magang bagi ASN Papua Barat ini merupakan modifikasi program magang yang tidak hanya jalur pengembangan kompetensi nonklasikal yang berbasis experiential learning tetapi juga jalur pelatihan yang memberikan pemahaman pengetahuan mengenai substansi magang.
"Harapannya melalui Program Magang ini dapat memberikan wawasan bagi ASN Provinsi Papua Barat terkait dengan cara pandang, cara berpikir, dan cara kerja ASN termasuk budaya birokrasi dari berbagai instansi pemerintah mitra magang," ujar dia.
Libatkan instansi pemerintah
Pada Program Magang ASN Papua Barat melibatkan beberapa instansi pemerintah sebagai mitra magang antara lain Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, LKPP, dan BPKP, serta instansi mitra magang pemerintah daerah yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah DI Yogyakarta.Plt Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Dance Sangkek menyampaikan apresiasinya kepada LAN yang telah memberikan kesempatan bagi ASN di Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan program magang. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
"Saya berharap program magang ini, dapat memberikan dampak bagi kapasitas aparatur di Papua Barat sehingga dapat berdampak dalam meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat di Papua Barat," ungkapnya.
Program Magang ASN Papua Barat diikuti oleh 20 orang yang merupakan Orang Asli Papua dan akan dilaksanakan mulai 21 Agustus sampai dengan 4 Oktober. Adapun untuk mengetahui peningkatan kompetensi peserta dilakukan evaluasi yang berupa laporan hasil magang dan rencana aksi magang yang akan diseminarkan di akhir pembelajaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
