Respons tersebut membenarkan pernyataan dari Ketua Umum Serikat Pekerja Dirgantara, Digital dan Transportasi soal masalah upah pegawai Damri.
"Untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir, perusahaan mencatat kerugian. Kondisi tersebut memaksa perusahaan menangguhkan pembayaran sebagian upah karyawan perusahaan, termasuk direksi," jelas Corporate Secretary Perum Damri Sidik Pramono dalam rilis resmi, dilansir dari Mediaindonesia.com, Rabu, 16 Juni 2021.
Mengingat sifatnya penundaan gaji, lanjut Sidik, hal tersebut dicatat sebagai utang perusahaan. Jika pada saatnya kondisi keuangan membaik, Damri siap memenuhi kewajiban Sidik juga membenarkan kendala dalam pembayaran THR.
Meski tidak menjelaskan lebih detil terkait nominal tunggakan, namun pihakya sudah membicarakan persoalan tersebut dengan serikat pekerja.
"Besaran THR Lebaran 2021 telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan. Hal tersebut sudah dikomunikasikan kepada serikat pekerja. Tidak benar jika para pekerja kesulitan mengadakan perundingan bipartit dengan manajemen," papar Sidik.
Lewat konferensi pers, Ketua Umum Serikat Pekerja Dirgantara, Digital dan Transportasi Iswan Abdullah mengungkapkan pegawai Damri tidak menerima upah selama delapan bulan. Pun, THR karyawan tidak dibayarkan penuh.
"Apakah Pak Menteri BUMN (Erick Thohir) tidak tahu ada pengabaian hak pekerja seperti ini? Damri tidak membayarkan upah 5-8 bulan. Pekerja di Bandung ada yang dibayar cuma Rp700 ribu (THR)," pungkas Iswan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
