| baca juga: DPR Restui Pemerintah Suntik Rp3 Triliun ke PLN, untuk Apa? |
"Masa yang dulu PMN itu uangnya kebanyakan atau mungkin sebagian besarnya, bahkan semuanya dibiayai oleh utang luar negeri. Saat ini PMN diajukan dengan mengambil dividen dari BUMN," kata Sarmuji, dilansir Antara, Kamis, 11 Juli 2024.
Wakil Ketua Komisi VI itu menyampaikan hal tersebut saat menggelar rapat kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Rabu malam. Pimpinan rapat Sarmuji mengatakan rapat kali ini akan mengambil keputusan terkait PNM 2025.
"Kita sudah rapat dan debat cukup panjang serta mendalami masalah-masalah yang di BUMN, tiba saatnya kita akan ambil keputusan pada malam ini," ujar Sarmuji.
Sebelum mengambil keputusan, Sarmuji mengatakan terdapat hal yang positif dalam kinerja BUMN untuk beberapa tahun terakhir. Sarmuji mengatakan PMN yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil daripada setoran dividen yang diberikan BUMN untuk negara.
"Ada satu hal menggembirakan yang bisa kita petik dalam pengajuan PMN, terutama dalam lima tahun terakhir," ucap Sarmuji.
Menurut Sarmuji, PMN di era terdahulu biasanya berasal dari utang luar negeri. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi pada BUMN era Erick Thohir.
Dividen lebih besar dari PMN
Sarmuji menyebut nilai dividen saat ini bahkan lebih besar dari PMN yang diterima BUMN. Ia menyampaikan total dividen mulai 2020 sampai 2024 sebanyak Rp279,8 triliun. Sedangkan sebaran PMN tunai pada 2020 sampai 2024 sebesar Rp217,9 triliun.Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir yang ditemui sebelum memasuki ruang rapat Komisi VI DPR RI, mengatakan PMN untuk memastikan agar ke depan transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak ada kebingungan.
"PMN itu 90 persen penugasan. Nah ini ya kita mau pastikan supaya ke depan dalam transisi pemerintahan tidak ada kebingungan," kata Erick.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
