Foto: dok MI/Rommy Pujianto.
Foto: dok MI/Rommy Pujianto.

BPKP Inisiasi Sinergi Pengawalan Akuntabilitas Dana Hibah dan Bansos

Ekonomi bpkp pilkada serentak
Angga Bratadharma • 28 Juli 2020 16:34
Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menginisiasi pentingnya kolaborasi dalam mengawal akuntabilitas dana hibah dan bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilihan Serentak (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020. Hal itu penting dilakukan guna mencegah terjadinya penyelewengan dan agar tepat sasaran.
 
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto mengatakan diperlukan sinergi serta kolaborasi pengawalan akuntabilitas keuangan dan kinerja dalam perhelatan pemilihan serentak, termasuk proses pengadaan perlengkapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid 19.
 
Menurut Iwan, salah satu wujud nyata kolaborasi berupa pembagian peran pengawasan. Perwakilan BPKP melaksanakan review pengadaan perlengkapan protokol kesehatan di 116 Satuan Kerja (Satker) KPU, Inspektorat Utama KPU di 18 Satker, dan sisanya sebanyak 178 Satker KPU dilaksanakan oleh APIP Daerah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebagai acuan bersama, kata Iwan, Kepala BPKP telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 6 tentang Tata Cara Reviu dan Nomor 12 Tahun 2020 tentang tata cara Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid 19.
 
"Hasil pengawasan kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh BPKP Pusat sebagai laporan hasil pengawasan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemilihan serentak," katanya, dikutip dari keterangan resminya, Selasa, 28 Juli 2020.
 
Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh berpesan bahwa ada tiga hal yang harus dijaga akuntabilitasnya yakni, pengadaan perlengkapan protokol kesehatan dalam pemilihan serentak, penyaluran bansos dari APBD maupun dana desa yang rawan disalahgunakan untuk kepentingan pencalonan kepala daerah, serta akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan.
 
"Perwakilan BPKP di seluruh Provinsi siap mendukung dan membuka diri untuk memberikan konsultasi dalam pemilihan serentak tersebut," tegas Ateh.
 
Sedangkan dalam konteks keuangan daerah, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia menegaskan pentingnya sinergi mengawal dana hibah terkait pemilihan serentak, penyaluran bansos pemerintah daerah, serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Pasalnya, tiga hal itu lah yang berisiko tinggi dan perlu menjadi fokus utama sinergi dan kolaborasi pengawasan intern.
 
Seperti diketahui, pemerintah telah mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Covid 19.
 

(ABD)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif