Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp8,043 triliun untuk 2022. Anggaran tersebut akan digunakan untuk program peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan hingga peningkatan ekspor.
"KKP mengusulkan perbaikan tambahan pagu anggaran sebesar Rp8,043 triliun," ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, Kamis, 24 Juni 2021.
Bila usulan penambahan anggaran tersebut disetujui, maka pagu indikatif KKP tahun depan mencapai Rp14 triliun. Menurut KKP, anggaran yang ditentukan saat ini tidak cukup.
Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-361 dan B.238 tanggal 29 April 2021, KKP hanya mendapat alokasi anggaran Rp6,122 triliun yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp2,6 triliun dan belanja non operasional Rp3,5 triliun.
Di samping program-program reguler, KKP mengaku memiliki tiga program prioritas KKP hingga 2024. Ketiganya meliputi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya perikanan tangkap untuk kesejahteraan nelayan. Kemudian pengembangan perikanan budi daya untuk meningkatkan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan, serta pembangunan kampung-kampung perikanan budi daya tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal.
Lebih lanjut Trenggono mengatakan, pihaknya juga turut mengusulkan pendanaan dana alokasi khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan di 2022 sebesar Rp3 triliun. Pendanaan ini untuk mendukung capaian program prioritas nasional hingga program prioritas kementerian di daerah. DAK bidang kelautan dan perikanan sendiri dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu DAK KP untuk Provinsi dan DAK KP untuk Kabupaten/Kota.
"Dapat kami sampaikan untuk 2022, KKP mengusulkan pendanaan DAK bidang kelautan dan perikanan 2022 sebesar Rp3 triliun, yang terdiri atas DAK KP Provinsi sebesar Rp1 triliun dan Kabupaten/Kota sebesar Rp2 triliun," ujarnya.
Masing-masing terdapat empat rencana kegiatan untuk DAK bidang kelautan dan perikanan 2022 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan-kegiatan tersebut untuk mendukung capaian sejumlah program pemerintah pusat maupun kementerian di daerah.
Misalnya, program pengembangan lima food estate, serta penguatan kawasan sentra produksi pangan. Kemudian untuk peningkatan produksi perikanan, mendukung program terobosan KKP tahun 2021-2024, hingga guna mendukung pemulihan ekonomi nasional imbas pandemi covid-19.
Target dan output DAK Provinsi bidang KP 2022 antara lain pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana di 66 pelabuhan perikanan, pengadaan sarana dan prasarana pengawasan kawasan konservasi di 37 kawasan konservasi perairan daerah dan 21 lokasi pengawasan dan lainnya.
Sementara itu berdasarkan hasil kesimpulan rapat kerja, Komisi IV DPR RI selanjutnya akan melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menetapkan masing-masing program, kegiatan dan anggaran 2022 pada masing-masing eselon I lingkup KKP, atas revisi revisi pagu penambahan pagu anggaran yang diusulkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
