Pembatasan BBM bersubsidi ini sebelumnya diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.
"Insyaallah (diterbitkan Agustus), kita harus kerja cepat ini. Item-itemnya sudah ada," kata Arifin ditemui usai Forum Kapasitas Nasional II 2022 di Jakarta, Rabu, 27 Juli 2022.
Ia menambahkan, saat ini pemerintah akan menindaklanjuti perbaikan-perbaikan dari Perpres sebelumnya disesuaikan dengan situasi yang ada. Menurutnya, Presiden Joko Widodo juga telah meminta menterinya mewaspadai krisis pangan dan energi yang terjadi di dunia.
"Terkait krisis energi akan dilakukan bahasan yang intens, fokus isu per isu. Ini bisa dilakukan minggu per minggu untuk bisa mendapatkan jawaban atau solusi-solusi cepat yang harus diambil oleh pemerintah untuk bisa mengatasi potensi krisis yang kita rasakan," ungkapnya.
| Baca juga: Wapres Dorong Peningkatan Produksi Migas Demi Gapai Kemandirian Energi |
Arifin mengungkapkan, pemerintah berkomitmen untuk menyediakan BBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara untuk BBM bersubsidi, ia menyebut, penyalurannya harus dilakukan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Selama ini kita itu selalu menjamin adanya BBM, cuman BBM subsidi ini kan harus tepat, tepat sasaran. Kan memang maksudnya subsidi ini untuk bisa memberikan energi khususnya BBM ini kepada masyarakat yang daya belinya kurang," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
