Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Foto: Medcom.id/Annisa Ayu.
Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Foto: Medcom.id/Annisa Ayu.

Dibongkar Ahok, Gaji Petinggi Pertamina Ternyata...

Ekonomi ahok BUMN pertamina basuki tjahaja purnama Kementerian BUMN
Medcom • 16 September 2020 22:10
Jakarta: Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama membongkar sistem gaji di perusahaan migas itu. Ahok, panggilan bekennya, mengatakan ada manipulasi gaji di Pertamina.
 
Dia mengungkapkan jika ada salah satu pegawai yang dicopot dari jabatannya, tetapi masih mendapatkan gaji yang sama dengan jabatan sebelumnya. Bahkan, gajinya tidak mengikuti jabatan yang baru.
 
"Orang dicopot misalnya dari jabatan direktur utama anak perusahaan, misalnya gaji Rp100 juta lebih, masa dicopot gaji masih sama alasannya dia sudah orang lama," ujar kata Ahok seperti dikutip dari tayangan di akun Youtube POIN, Rabu, 16 September 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ahok menegaskan, seharusnya gaji lah yang mengikuti jabatan. "Tapi mereka bikin, gaji pokoknya gede-gede semua. Jadi bayangin, orang kerja sekian tahun bisa gaji pokok Rp75 juta, dicopot enggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila saja nih. Nah itu yang kita lagi ubah sistem kita," tegas dia.
 
Lalu, berapa sebenarnya gaji para direksi Pertamina ini?
 
Baca: Pertamina Bantah Gaji Ahok Rp3,2 Miliar/Bulan
 
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengeluarkan peraturan Nomor 01 tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri BUMN Nomor 04 tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan pengawas BUMN.
 
Dalam Bab II yang mengatur mengenai penghasilan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN disebutkan bahwa honorarium komisaris utama sebesar 45 persen dari gaji direktur utama. Adapun gaji Direktur Utama diatur dalam pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN.
 
Adapun berdasarkan laporan keuangan Pertamina 2018 diketahui kompensasi untuk manajemen, baik direksi dan dewan komisaris berupa gaji dan imbalan yang diterima mencapai USD47,23 juta atau setara Rp665 miliar.
 
Jika angka tersebut dibagi dengan jumlah direksi yang sebanyak 11 dan dewan komisaris sebanyak enam, maka masing-masing menerima sebesar Rp39 miliar per tahun atau Rp3,25 miliar per bulan. Namun tentunya mengacu pada aturan Menteri BUMN tersebut, besaran penghasilan direksi dan jajaran komisaris tentu berbeda.
 
(AHL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif