Selama pandemi covid-19, sistem informasi menjadi tulang punggung untuk bekerja dengan gaya yang baru. Sistem tersebut juga dimanfaatkan pemerintah dalam mengelola anggaran agar lebih transparan dan kredibel.
"Dan di dua tahun ini kita laksanakan dengan adaptasi yang sangat cepat, bukan saja mengatasi ancaman kesehatan tapi juga membangun dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang kuat," kata dia dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Rabu, 16 Maret 2022.
Ia menyebut, keberadaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia meningkat sangat pesat, termasuk di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan memiliki peran sentral dalam mengelola perekonomian, dan digitalisasi kita di Kementerian Keuangan ditunjukkan dengan berbagai macam inisiatif pengguna aplikasi digital.
Sistem informasi serta aplikasi yang dibangun di Kementerian Keuangan di antaranya adalah Office Automation (OA), pelaporan pajak secara elektronik (e-filing), Modul Penerimaan Negara (MPN), Sistem Informasi PNBP (SIMPONI), Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara), Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN), Customs-Excise Information System and Automation (CEISA), Sistem Informasi Keuangan Daerah, Portal Lelang Indonesia, dan Sistem Indonesia National Single Window (NSW), serta aplikasi lain.
Suahasil menambahkan pemerintah terus mengembangkan berbagai macam inisiatif untuk menciptakan efisiensi. Namun begitu, faktor keamanan dari pemanfaatan teknologi informasi tetap merupakan hal utama mengingat berbagai risiko siber dapat mengancam sistem yang ada.
"Namun pada saat yang bersamaan kita mesti memperhatikan keamanan dari informasi dan teknologi yang harus kita jaga. Semakin tinggi ketergantungan kepada TIK maka pasti aktivitas di dalam aplikasi-aplikasi tersebut semakin banyak. Semakin banyak transaksinya dan semakin banyak aktivitas TIK-nya, maka kewaspadaan terhadap risiko juga harus makin tinggi," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
