Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan upaya penghapusan kartu kredit untuk mengontrol keuangan Pertamina.
"Ini guna kontrol pengeluaran (Pertamina)," tegasnya, kepada Media Indonesia, Selasa, 15 Juni 2021.
Keputusan itu dilakukan meski dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina diumumkan pencapaian laba bersih tahun anggaran 2020 (audited) berhasil mendapat USD1,05 miliar dan menunjukkan kondisi keuangan yang dinilai aman.
Nantinya, tagihan yang dikeluarkan oleh pejabat Pertamina harus diajukan terlebih dahulu kepada perusahaan. Misalnya dalam perjamuan tamu, pemesanan hotel, dan akomodasi transportasi lainnya.
Pertamina sebelumnya mengaku tetap berkontribusi kepada negara pada tahun buku 2020 dengan sebesar Rp126,7 triliun. Jumlah tersebut meliputi setoran pajak sebesar Rp92,7 triliun, dividen Rp8,5 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp25,5 triliun.
Selain itu perseroan juga mencatat kinerja keuangan positif dengan ditunjukkan dengan EBITDA sebesar USD7,6 miliar dengan EBITDA margin 18,3 persen.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menuturkan, selain mencatatkan laba yang positif, pihaknya juga melanjutkan program transformasi dengan pembentukan holding dan subholding yang merupakan penjabaran dari roadmap Kementerian BUMN.
"Ini merupakan langkah strategis sebagai inisiatif dan bentuk adaptasi dengan perubahan ke depannya agar Pertamina bergerak lebih lincah, cepat, serta fokus kepada bisnis yang lebih luas dan agresif," ucap Nicke.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
