Menpora Imam Nahrawi (kiri) didampingi Deputi IV Kemenpora Gatot S Dewa Broto. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Soal Pemukulan Hakim Garis, Kemenpora Minta PT. GTS Bertanggung Jawab

Bola indonesia soccer championship

Kautsar Halim • 09 Agustus 2016 23:10

medcom.id, Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menanggapi serius insiden pemukulan hakim garis yang dilakukan sejumlah pemain dalam laga Indonesia Soccer Championship (ISC) B 2016. Kemenpora lantas meminta PT Gelora Trisula Semesta (GTS) selaku operator turnamen agar segera bertanggung jawab.

Aksi anarkis antara pemain dengan hakim garis itu terjadi ketika PSS Sleman menghadapi Persinga Ngawi di Stadion Maguwoharjo, Minggu 7 Agustus. Saat itu, terdapat dua hakim garis yang menjadi bulan-bulanan para pemain Persinga karena dianggap tidak adil memberikan keputusan. Uniknya, laga tersebut tetap selesai dengan skor akhir 3-0 untuk kemenangan PSS Sleman.

Sikap tegas Kemenpora ditandai dengan dikirimkannya surat resmi bernomor 737/D.IV/VIII/2016, Selasa 9 Agustus. Salah satunya isinya meminta PT. GTS memberikan laporan lengkap terkait penyelesaian insiden kepada pihak Kemenpora paling lambat tanggal 18 Agustus.
"Sebagaimana kita ketahui, pada tanggal 7 Agustus 2016, telah berlangsung pertandingan antara PSS Sleman melawan Persinga Ngawi yang diwarnai kericuhan, sebagai akibat dari insiden tersebut, kami mengirimkan surat pada operator," kata juru bicara Kemenpora Gatot S Dewa Broto.

"Tindakan ini dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan publik bagi adanya pertandingan sepak bola yang berkualitas, aman, dan berlangsung secara fair play," tambahnya menutup.

Berikut dua poin penting isi surat Kemenpora kepada PT. GTS:

1. Kemenpora menyatakan prihatin terhadap insiden tersebut dan meminta kepada PT GTS sebagai penanggungjawab kompetisi ISC untuk melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku sesuai dengan regulasi ISC.

2. Meminta PT GTS menyampaikan laporan secara lengkap penanganan insiden tersebut kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) paling lambat tanggal 18 Agustus 2016. Permintaan ini didasarkan pada rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Kemenpora No. 1093/MENPORA/IV/2016 tertanggal 28 April 2016 lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(ACF)