Indonesia Larang Ekspor Batu Bara, Ini Komentar Ekonom Jepang

Ekonom Jepang, Prof. Fukunari Kimura dalam webinar FPCI, Senin, 10 Januari 2022./Dok. FPCI.


Jakarta: Ekonom Jepang dari Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Prof. Fukunari Kimura, turut menyoroti kebijakan larangan ekspor batu bara yang diterapkan Indonesia. Ia menyarankan negara-negara yang terdampak untuk membantu mencari solusi berimbang atas hal ini.

"Baiknya mencari solusi yang berimbang terkait dengan adanya kebijakan larangan ekspor ini," kata Kimura, dalam diskusi Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) 'The Next Chapter of ASEAN and Japan Economic Cooperation', Senin, 10 Januari 2022.

Jepang merupakan salah satu negara terkena dampak dari larangan ini. Menteri Perindustrian Jepang, Koichi Hagiuda, telah melakukan pertemuan virtual dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Arifin Tasrif, membahas mengenai larangan tersebut.

"Kami memohon kepada Anda, setidaknya dapat mengizinkan sebagian kapal-kapal tersebut untuk berangkat ke Jepang," ucap Hagiuda dalam rapat virtual hari ini.

Hagiuda mengatakan, beberapa perusahaan di negaranya meminta klarifikasi langsung dari pemerintah Indonesia terkait larangan ini.



Permintaan itu disampaikan mengingat ada sejumlah kapal berbendera Jepang sudah mengisi penuh kapalnya dengan batu bara. Jika terlalu lama bersandar di Indonesia, maka akan membuat harganya kian melonjak di sana.

"Juga, ada beberapa kapal dari Jepang yang sudah terisi penuh (dengan batu bara), jadi akan memakan waktu untuk menyesuaikan anggaran," ungkap Hagiuda.

Terkait hal ini, Kimura mengatakan sejumlah negara masih menggantungkan 'hidup negara' mereka pada ekspor batu bara Indonesia. Karenanya, ia kembali menyarankan agar para negara yang terkena dampak untuk mencari solusi berimbang guna meringankan beban dari tingginya harga batu bara.

Baca juga: Tiga Negara Cari Celah Agar Indonesia Bisa Kirim Lagi Batu Bara

Sejauh ini, sudah tiga negara yang memprotes larangan ekspor batu bara dari Indonesia, yang telah diberlakukan sejak 1 Januari 2022. Ketiga negara itu adalah Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Berlangsung selama satu bulan, kebijakan ini terkait dengan minimnya persediaan batu bara yang dapat menghantam jaringan listrik di Pulau Jawa dan Bali.

Sejumlah pengusaha batu bara di Indonesia belum memenuhi Kewajiban Pasar Domestik, di mana harus memasok 25 persen dari produksi tahunan ke pasar lokal. Indonesia telah membatasi harga batu bara domestik pada USD70 (setara Rp1,1 juta) per ton. Angka ini di bawah setengah harga pasar saat ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberlakukan kebijakan larangan ekspor batu bara guna memenuhi pasokan kebutuhan listrik dalam negeri. Kepala Negara menyebut para pelaku usaha harus mematuhi mekanisme Domestic Market Obligation (DMO). Perusahaan yang melanggar akan mendapat sanksi tegas, bahkan bisa dicabut izin usahanya.

Larangan ekspor batu bara tertuang dalam surat nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 yang dikeluarkan pada 31 Desember 2021. Kebijakan dengan masa berlaku 1-31 Januari 2022 ini bertujuan memenuhi kebutuhan batu bara untuk kelistrikan umum.

Editor : Willy Haryono

Advertising