Membandingkan TGUPP Anies dengan UKP4 SBY

Wanda Indana 02 Desember 2017 13:22 WIB
orang-orang di belakang gubernur
Membandingkan TGUPP Anies dengan UKP4 SBY
Ilustrasi: MTVN/Mohammad Rizal
Jakarta: Sepekan terakhir, publik Ibu Kota dibikin nyinyir soal TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan). Ramai-ramai mengkritisi anggaran tim “Pembantu Gubernur” itu yang membuncit 12 kali lipat.
 
Pun, rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta jadi sorotan. Selama dua hari digelar (27-28 November), rapat yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2018 itu, barjalan alot dan banjir kritik dari dewan.
 
Alih-alih dicoret, anggaran TGUPP nyatanya lolos. DPRD menyetujui anggaran TGUPP sebesar Rp 28 miliar pada RAPBD DKI 2018. Jumlah personelnya tetap pada usulan semula; 73 orang. Tahun sebelumnya, anggaran TGUPP hanya Rp2,3 miliar.
 


 
 
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sudah bolak-balik mengingatkan pentingnya TGUPP. Sandi bilang, membesarnya anggaran TGUPP karena ada penambahan jumlah anggota TGUPP. Dari semula maksimal 15 orang, menjadi 73 orang.
 
Jumlah itu juga hasil peleburan dari Tim Wali Kota Untuk Percepatan Pembangunan (TWUPP) yang jumlahnya 30 orang.
 
Nantinya, kata Sandi, TGUPP diproyeksikan seperti Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) era mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Membantu kerja Gubernur dan Wakil Gurbernur dalam pengawasan dan percepatan pembangunan.

"TGUPP dirasakan perlu sekali. Ini delivery unit sebetulnya. Kalau di zamannya Pak SBY kan UKP4 namanya," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 23 November 2017.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. MTVN/Nur Azizah


Untuk mengukur urgensi tim TGUPP, tim Medcom.id pun menemui Tjokorda Nirarta Samadhi, mantan anggota tim UKP4 era SBY di Wisma PMI, Jakarta Selatan.
 
Pria yang akrab disapa Koni itu menjelaskan, UKP4 dibentuk pada Oktober 2009, periode kedua masa kepemimpinan SBY. UKP4 saat itu, menjadi satu-satunya lembaga nontsruktural yang memiliki kewenangan yang kuat dan strategis.
 
Boleh dibilang, UKP4 adalah lembaga setingkat dengan menteri koordinator atau bahkan lebih tinggi. Betapa tidak, kinerja semua kementerian diawasi langsung oleh UKP4.
 
“UKP4 menjadi mata dan telinganya Presiden,” jelas Koni, Kamis 20 November 2017.
 
Bukan cuma mengawasi, UKP4 juga mengevaluasi kinerja para menteri dan melaporkan hasil evaluasi kepada presiden. Program prioritas dan janji-janji kampanye presiden tak boleh luput dari bahan evaluasi.
 
“Janji-janji kampanye itu yang paling diawasi oleh UKP4,” imbuh dia.
 
Untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan sekali. Ada empat kategori penilaian. Di akhir tahun, kategori pencapaian dipersempit, hanya dibagi dua; Tercapai atau Tidak Tercapai.

Tapi, bila merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 187 tahun 2017 tentang TGUPP yang diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tim gubernur kali ini jelas berbeda dengan UKP4.

TGUPP Anies bisa melaksanakan mediasi antara perangkat daerah dengan pihak lainnya. Dijelaskan pula, baik ketua tim maupun ketua-ketua bidang, memiliki hak untuk menjalin komunikasi dengan pihak-pihak di luar Pemprov DKI Jakarta. Tentu dalam rangka pelaksanaan fungsi TGUPP.

Selain menjadi mata dan telinga, TGUPP berfungsi juga sebagai 'tangan' gubernur. 





Cara Kerja
 
UKP4 memiliki satu tim inti dan dua tim satelit. Tim satelit terbagi dua, tim internal dan eksternal (bekerja di luar kantor). Ada enam deputi yang fokus pada bidang-bidang tertentu.
 
Satu tim inti diisi 30 orang termasuk Kepala UKP4. Sementara itu, jumlah anggota dua tim satelit berubah-ubah, rata-rata 15 sampai 30 orang.
 
“Jumlahnya sesuai kebutuhan, karena mereka bekerja based issue. Ada yang direkrut tiga bulan, ada satu tahun. Kalau yang mengurus isu reformasi birokrasi, itu lama bisa lima tahun,” jelas Koni.
 
Cara kerja tim UKP4 menerapkan pola yang disebut matriks. Setiap anggota deputi bisa memberikan kontribusi pada deputi lainnya. Dengan begitu, satu keputusan yang diambil sudah teruji dari berbagai aspek dan sudut pandang.
 
“Kerja metriks memungkinkan pengayaan knowledge, itu yang kita lakukan sebelum memberikan nasihat kepada presiden,” jelas Koni.

Organisasi UKP4 terdiri dari kepala, enam deputi, serta beberapa tenaga profesional. Kepala UKP4 saat itu, Kuntoro Mangkusubroto diangkat mantan Presiden SBY karena berprestasi saat menjabat Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias.
 
Selama 4,5 tahun bertugas, kerja Kuntoro dianggap berhasil dalam operasi rekontruksi pascabencana. Bahkan, hasil kerja Kuntoro mendapat pujian dari Perseriakatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan sejumlah Kepala Negara.
 
“Rekonsiliasi Aceh-Nias dianggap satu-satunya operasi rekonsiliasi terbaik di dunia,” jelas Koni.
 
Prestasi Kuntoro terdengar ke telinga SBY. Dari situ, Kuntoro dipercaya memegang tugas sebagai Kepala UKP4. Kuntoro diberi wewenang untuk mengusulkan beberapa nama untuk menjadi kepala deputi UKP4.
 
Awalnya, Kuntoro membentuk empat deputi, yakni; Deputi I, bidang Pengawasan dan Pengendalian Inisiatif Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan, Deputi II, bidang Pemantauan Prioritas Nasional dan Hubungan Kelembagaan, Deputi III, bidang Pemanfaatan Teknologi dan Analisa Informasi, dan Deputi IV, bidang Pengelolaan Isu Strategis dan Hubungan Internasional.
 
Dua bulan kemudian, Kuntoro menambah dua deputi lagi. Lalu, Kuntoro meminta Koni menjadi bagian dari tim UKP4 untuk mengisi Deputi V, bidang Perencanaan Prioritas Nasional dan Evaluasi Penyerapan Anggaran. Kuntoro juga meminta Mas Achmad Santosa untuk memimpin Deputi VI, bidang Pemantauan Program dan Institusi Penegakan Hukum.
“Saya kenal Pak Kuntoro waktu bertugas di Nias. Kenal karena ada urusan dinas saja, saya diminta untuk mengurusi deputi bidang penyerapan anggaran,” jelas Koni.
 
Koni mengaku, satu-satunya orang yang ‘dekat’dengan SBY hanya Kuntoro. Bahkan, Koni tidak mengenal dengan Kepala Deputi lainnya.
 
“Mereka datang dari bermacam latar belakang. Awalnya saya tidak mengenal mereka semua,” pungkas dia.





Bancakan
 
TGUPP bukan barang baru. Hampir semua posisi pemimpin mempunyai tim bantu, mulai dari presiden, menteri, hingga gubernur.
 
Hanya saja, ada kecurigaan, TGUPP akan menjadi tempat penampungan tim sukses sebagai bentuk balas jasa. Makanya, anggaran TGUPP dan jumlah personelnya pun dinaikkan.
 
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, ada kemungkinan Anies-Sandi memasukkan timses ke dalam TGUPP. Apalagi, nama-nama yang akan masuk dalam TGUPP masih dirahasikan.
“Kita perlu mencurigai itu,” kata Ray.
 
Jauh lebih penting, lanjut Ray, masyarakat harus ikut mengawasi kerja Anies-Sandi. Kata dia, ada kemungkinan program-program Pemprov DKI yang sudah masuk dalam APBD DKI 2018 akan melibatkan orang dekat melalui proses lelang proyek.
 
“Permainan uang ya sangat mungkin. Dalam program boleh jadi mereka melakukannya, tapi enggak akan mudah,” pungkas Ray.
 
Namun anggapan semacam itu dibantah Sandi. "Kita akan betul-betul put the right man at the right place. Professional terbaik di bidang-bidangnya."
 



(COK)