Ilustrasi: Almarhum mantan Presiden RI kedua Suharto (kanan) bersama menantu yang juga Komandan Kostrad saat itu, Brigjen Prabowo Subianto di kediaman Jl.Cendana, Menteng, Jakarta Pusat. (ANTARA)
Ilustrasi: Almarhum mantan Presiden RI kedua Suharto (kanan) bersama menantu yang juga Komandan Kostrad saat itu, Brigjen Prabowo Subianto di kediaman Jl.Cendana, Menteng, Jakarta Pusat. (ANTARA)

Antara Prabowo, Cendana, dan HTI

Medcom Files People Power yang Layu
M Rodhi Aulia • 14 Juni 2019 17:54

Sejumlah asumsi bermunculan tatkala kerusuhan 21 dan 22 Mei 2019 meletus di Jakarta. Malah, beberapa orang tampak tidak terkejut sebab peristiwa itu sudah ada dalam prediksinya.


 
NARASI seputar Pilpres 2019 berbalik arah dengan cepat. Cerita-cerita kecurangan pemilu yang dibangun kubu Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bergeser menjadi cerita makar dan kerusuhan 21-22 Mei 2019. Kondisi ini terjadi akibat narasi lain yang juga dibangun kubu Prabowo sendiri, yakni, people power.
 
Istilah people power alias gerakan massa yang biasa diasosiakan sebagai gerakan yang mendesak pergantian rezim oleh kekuatan rakyat ini, muncul dari mulut politikus senior Amien Rais.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
"Kalau nanti terjadi kecurangan, kita enggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Enggak ada gunanya, tapi kita people power. People power sah!," kata Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu pada Minggu, 31 Maret 2019. Meski begitu, istilah tersebut kemudian diralatnya menjadi gerakan kedaulatan rakyat. Lantas, gerakan yang dihadirkan dalam bentuk unjuk rasa pada 21 dan 22 Mei 2019 itu berujung ricuh dan memakan korban jiwa.
 
Baca: People Power yang Layu
 
Bagi aparat keamanan, kerusuhan yang terjadi bukan aksi spontan, melainkan peristiwa yang sudah direncanakan. Skenario lapangannya adalah menciptakan bentrokan antara pengunjuk rasa dengan Polri, lantas diperlebar menjadi kerusuhan. Desain ini sudah terendus beberapa hari sebelumnya.
 

Antara Prabowo, Cendana, dan HTI
Bentrokan antara aparat keamanan dengan massa perusuh usai unjuk rasa di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019 dini hari WIB. (AFP)
 

Bahkan, sepekan pascakerusuhan, Menkopolhukam Wiranto menduga skenario itu ditujukan untuk menggulingkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan mendompleng momentum Pilpres 2019 - yang juga memunculkan Jokowi sebagai Capres.
 
"Sangat kuat adanya dugaan bahwa (juga) diciptakan korban (dalam bentrokan), sebagai martir," ungkap Wiranto di kantornya, Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa 28 Mei 2019.
 
Biasanya, pola penciptaan martir bertujuan untuk menggelembungkan gerakan menjadi lebih besar dan lebih cepat, dengan memanfaatkan kemarahan massa.
 
Bahkan sejumlah tokoh yang diduga terkait skenario kerusuhan itu sudah ditahan oleh Polri. Beberapa saat sebelum unjuk rasa digelar, Polri mengamankan mantan Komandan Jenderal Kopasus Mayjen (Purn) Soenarko, kemudian menangkap Mayjen (Purn) Kivlan Zen setelah kerusuhan terjadi. Diketahui, kedua tersangka ini merupakan tokoh-tokoh pendukung Prabowo Subianto.
 
Belakangan, di samping nama Prabowo Subianto, frasa Cendana - merujuk pada keluarga mantan presiden Suharto beserta sisa-sisa loyalisnya, juga Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mulai disebut-sebut dalam berbagai diskusi terkait kerusuhan 21 dan 22 Mei 2019.
 
Meski memiliki tujuan strategis yang berbeda, namun kedua kelompok ini dinilai berada dalam satu kepentingan yang sama, yaitu, menyudahi rezim Jokowi. Dengan begitu, gerakan 22 Mei 2019 dianggap tidak lagi terkait Pilpres 2019.
 

Antara Prabowo, Cendana, dan HTI
Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. (ANTARA)
 

Dugaan konspirasi

Menurut peneliti perkembangan politik LIPI Hermawan Sulistyo, salah satu cara yang bisa dilakoni untuk menyudahi rezim yang berkuasa adalah terjadinya kekacauan, keadaan darurat dan kekosongan kekuasaan.
 
Jika kondisi itu terjadi, tentu ada kelompok yang bisa memetik keuntungan, baik keuntungan politik kekuasaan maupun ekonomi. Apalagi bagi kartel-kartel ekonomi yang selama ini terganggu oleh kebijakan pemerintah, jatuhnya Jokowi menjadi hal penting.
 
"Di dalam (kartel ekonomi) itu banyak juga purnawirawan, apalagi terkait dengan Prabowo. Sementara puncak dari semua itu adalah kartel keluarga Cendana," ucap pria yang akrab disapa Kiki ini.
 
Sementara belakangan dikabarkan pemerintah sedang mengintip duit-duit hasil kejahatan korupsi yang dilarikan ke luar negeri dan berupaya menariknya kembali ke Indonesia. Menurut Kiki, langkah pemerintah ini dinilai mengganggu keluarga penguasa Orde Baru itu, yang diduga memiliki kekayaan haram yang telah dikumpulkan selama 32 tahun berkuasa.
 
Pada titik inilah Kiki menyebut besarnya kemungkinan jika kelompok Cendana dan sisa-sisa loyalis Suharto berkelindan di kubu Prabowo sebagai oposisi.
 
Salah satu putera mantan presiden Suharto, Hutomo Mandala Putra (HMP) alias Tommy Soeharto bukan tidak tahu soal isu negatif yang selalu menerpa keluarganya. Dia tahu, tapi tetap santai.
 
"Pak Tommy enggak ada beban," ujar Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang saat berbincang dengan Medcom Files di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Juni 2019.
 
Menurut Badaruddin, sejak masa reformasi, keluarga Cendana memang kerap diterpa isu negatif. Namun banyak yang tidak terbukti, termasuk isu penyandang dana kerusuhan 22 Mei.
 
"Terkait inisial HM, yang disangka pak Tommy. HMP. Tapi ternyata bukan beliau," tegasnya
 
Tommy adalah Ketua Umum Partai Berkarya. Hampir sebagian besar keluarga Cendana bergabung ke Partai Berkarya. Sementara HM adalah Habil Marati, politikus PPP yang disebut sebagai pemberi dana terkait dugaan rencana pembunuhan sejumlah tokoh nasional.
 

Antara Prabowo, Cendana, dan HTI
Putera mantan Presiden RI Suharto yang juga Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra (Tommy Suharto). (AFP)
 

Massa militan yang menguntungkan

Di luar kelompok kepentingan Cendana, Prabowo juga merangkul elite politik dan intelektual lain sebagai kawan sejalan dalam garis oposisi. Menurut Kiki, biasanya mereka merapat karena janji ruang ekonomi jika oposisi berhasil menggapai kekuasaan, termasuk jabatan dalam pemerintahan yang baru.
 
"Di antara fellow travelers (kawan sejalan) itu ada pula free riders yang menumpang. Di antaranya adalah kelompok garis keras. Perjuangan mereka tidak untuk kekuasaan politik, tapi ideologi," kata Kiki.
 
Keberadaan kelompok garis keras ini tentu sangat dibutuhkan. Keahliannya dalam melakukan mobilisasi massa tidak diragukan. Mereka dinilai lihai memanfaatkan potensi kebencian terhadap pemerintah, khususnya yang terakumulasi sejak Pilpres 2014 lalu hingga Pilgub DKI Jakarta 2017 dalam bungkus politik identitas. Dengan begitu, tekanan kepada rezim Jokowi bisa semakin masif dan bisa diklaim sebagai gerakan massa - bukan gerakan elite.
 
Sementara mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto tidak ragu untuk menyebut penumpang gerakan 22 Mei 2019 itu adalah ormas yang telah dibubarkan oleh pemerintah, yakni, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
 
"Di sana (kubu Prabowo) bilang nanti kalau ikut saya bisa dibuka (tidak dilarang). Diberikan kesempatan. Harapan ini dimanfaatkanlah, bagaimana caranya harus menang. Ketika yang mengajak ini berhenti, ini (HTI) yang menunggangi balik," jelas Soleman dalam sebuah wawancara eksklusif dalam program Newsmaker di Medcom.id.
 
Namun, mantan juru bicara HTI Ismail Yusanto menolak bila aktivis HTI dianggap menumpang atau menunggangi. Ismail menegaskan justru pihaknya termasuk pelaku unjuk rasa.
 
"Kami, umat Islam, memang tidak boleh mendiamkan adanya keburukan dalam hal ini kecurangan," ucapnya melalui sambungan telepon, Selasa, 28 Mei 2019.
 
Terkait unjuk rasa yang berujung kerusuhan, Ismail menolak jika HTI ada di tengahnya. Apalagi jika disebut terlibat dalam skenario penciptaan kerusuhan.
 
"Ini pihak ketiga. Sekarang kenapa tidak dibuat saja tim pencari faktanya," tegas dia.
 
Setelah memberikan penjelasan itu kepada kami, dengan santai Ismail mengatakan, pihak yang menuduh juga membesar-besarkan rasa ketakutan terhadap HTI adalah orang yang paranoid terhadap Islam.
 

Antara Prabowo, Cendana, dan HTI
Mantan juru bicara HTI Ismail Yusanto. (ANTARA)
 

Meski begitu, keberadaan HTI dalam situasi politik kekinian diamini oleh Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As'ad Said Ali. Tokoh intelijen yang kerap melakukan penelitian soal Islam garis keras ini mengatakan, secara benderang HTI menunjukkan sikap antipancasila. Namun, upaya perlawanan terhadap negara tidak dilakukan melalui jalan kekerasan dan teror seperti yang dilakoni kelompok radikal ISIS, Al-Qaeda, atau Jamaah Islamiyah. HTI adalah kelompok radikal yang upaya pencapaian tujuannya melalui proses sosial politik.
 
"Tapi pada akhirnya juga bertujuan menggulingkan kekuasaan. Itulah HTI, sehingga tepat kalau itu dilarang," kata As'ad kepada kami di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2019.
 
Baca juga: Saat HTI Pikat Mantan Prajurit
 
Bagi As'ad, kelompok yang berideologi semacam HTI ini besar dan bisa tersebar di berbagai institusi, termasuk partai politik. Sementara kelompok ekstrem yang berada di jalan kekerasan seperti mantan kombatan ISIS, Jamaah Islamiyah terhitung kecil.
 
"Seperti anggota ormas GARIS (Gerakan Reformis Islam - sempat terafiliasi dengan ISIS) yang juga terbukti terlibat dalam gerakan 22 Mei, itu kecil. Saya tidak menghitung itu. Cuma sebagai resonansi saja," ucapnya.
 
Menurut As'ad, kepentingan kelompok-kelompok ekstrem ini adalah kekacauan. "Menciptakan medan jihad. Sebuah perang yang lama."
 
Soal militansi tidak perlu dipertanyakan. Sebab kelompok radikal menganggap pemerintah sebagai tagut, dan Polri sebagai musuh utama yang harus diperangi.
 
Jika perpecahan dan kekacauan yang cukup lama terjadi, kata As'ad, Indonesia bisa seperti kebanyakan negara yang dilanda konflik di Timur Tengah. Ya, situasi itu menjadi pintu masuk intervensi asing atas nama perdamaian. Bahkan, bisa saja muncul pemerintahan baru yang membonceng kepentingan ekonomi kelompok tertentu atas sumber daya alam di Indonesia.
 
Tapi, bagaimana mungkin bisa menciptakan perang dan kekacauan tanpa senjata? Pada titik inilah aksi mengadu TNI dengan Polri diperlukan. Hal ini beriringan dengan pembentukan citra musuh kepada Polisi yang sudah dibangun oleh kelompok radikal.
 

Antara Prabowo, Cendana, dan HTI
Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As'ad Said Ali. (Medcom.id)
Antara Prabowo, Cendana, dan HTI
Peneliti perkembangan politik LIPI Hermawan Sulistyo. (MI)
 

Menurut As'ad, kondisi itu sudah diciptakan sejak jauh-jauh hari. Mereka yang bekepentingan bisa memanfaatkan setiap kerenggangan hubungan yang terjadi antara TNI dengan Polri. Terlebih ada keterlibatan purnawirawan di sana.
 
Dia menjelaskan, salah satu pintu masuk pemecahbelahan itu adalah persoalan yang tersembunyi, yakni, kekecewaan beberapa oknum terhadap dampak reformasi militer.
 
"Sekarang buka saja, cari solusinya. Tidak boleh didiamkan seperti ini. Apakah itu sudah ada pembinaan yang baik terhadap purnawirawan? Sebaiknya sebelum pensiun ada arahan dari kesatuan agar tidak gagap. Kalau Polisi lebih beruntung karena berhubungan sosial (kemasyarakatan). Tapi kalau tentara di barak," tutup As'ad.
 
Jadi, inilah salah satu pembeda antara kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998 dengan gerakan 22 Mei 2019. Pada 1998, hampir semua orang terkejut dengan peristiwa tersebut. Sementara kerusuhan 22 Mei 2019 sudah banyak yang memprediksi, sehingga daya kejutnya amat lemah.

 

(COK)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif