Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Medcom.id/Husen Miftahudin
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Medcom.id/Husen Miftahudin

Menko Airlangga Sebut Masyarakat Bisa Terlibat Langsung Penyusunan Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Medcom Files
M Rodhi Aulia • 17 November 2020 15:06
JUMLAH pengangguran di masa pandemi covid-19 melonjak tajam. Hal itu seperti disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2020 hampir tembus 10 juta.
 
"Dengan adanya covid, pengangguran meningkat 2,67 juta orang sehingga jumlah pengangguran 9,77 juta orang," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam video conference di Jakarta, Kamis 5 November 2020.
 
Pemerintah memahami fenomena tersebut. Pemerintah bergerak dengan merampungkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Meski gelombang penolakan tidak bisa dianggap kecil. Alasan penolakan antara lain terkait penyusunan UU yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah bergeming. Pasalnya pemerintah meyakini UU Nomor 11 Tahun 2020 ini sebagai salah satu cara menekan angka pengangguran.
 
Namun, pemerintah tidak mau salah langkah. Kini pemerintah membuka diri. Pemerintah membuka ruang atau kesempatan terkait aturan turunan atau penyusunan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja.
 
“Pemerintah membuka ruang yang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dan aspirasi dari masyarakat dan seluruh stakeholder,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan, Selasa 17 November 2020.
 
Sikap pemerintah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah ingin seluruh komponen masyarakat dapat memberikan masukan dan usulan dalam penyiapan dan perumusan seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja.
 
Dalam kesempatan ini pemerintah sudah membuat wadah khusus melaui portal resmi UU Cipta kerja di alamat URL: https://uu-ciptakerja.go.id. Portal tersebut sudah dapat diakses oleh semua pihak untuk penyempurnaan draf peraturan pelaksanaan berupa rancangan Peraturan Pemerintan (RPP) dan rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres).
 
Sejumlah draf peraturan pelaksana UU Cipta Kerja sudah dimuat di dalam portal tersebut. Pemerintah berharap partisipasi aktif masyarakat agar penyusunan RPP dan R-Perpres ini transparan.
 
Airlangga menambahkan UU Cipta Kerja ini akan mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dalam menghadapi masa pandemi covid-19. Tidak hanya itu, UU ini juga akan membuat Indonesia dapat segera bangkit dan bersaing secara global.
 


 
(DHI)
LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif