Plt Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sripeni Inten Cahyani (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan pimpinan Komisi VII DPR.(ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari).
Plt Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sripeni Inten Cahyani (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan pimpinan Komisi VII DPR.(ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari).

Menunggu Hasil Investigasi Blackout PLN

Medcom Files pln listrik padam Berita PLN
M Rodhi Aulia • 20 Agustus 2019 06:00
TIM Investigasi Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri) menunda pengumuman hasil investigasi penyebab utama listrik padam total (blackout) Perusahaan Listrik Negara (PLN) beberapa waktu lalu. Tim semula berniat mengumumkan pada Jumat pekan lalu.
 
Tim menargetkan hasil investigasi dapat diumumkan sepekan bekerja. Namun, pengumuman ditunda karena tim belum menyelesaikan seluruh rangkaian investigasi.
 
"Jadi kita enggak bisa buru-buru juga," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat 16 Agustus 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Menurut Dedi, kondisi di lapangan berbeda dengan yang dibayangkan. Sekitar tujuh hari bekerja, tim baru bisa merampungkan objek investigasi di Pemalang, Jawa Tengah. Masih ada satu pekan lagi waktu yang diberikan untuk mengungkap hasil investigasi secara keseluruhan. Tim ini pun terus bekerja keras merampungkan objek investigasi di Jakarta dan sekitarnya.
 
"Ada beberapa titik yang harus didalami juga," ujarnya.
 

Menunggu Hasil Investigasi <i>Blackout</i> PLN
Personel Tim Labfor Mabes Polri Cabang Semarang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) peristiwa ledakan yang diduga akibat loncatan arus jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV interkoneksi Jawa-Bali yang melintang di Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (6/4/2019). (ANTARA FOTO/Aji Styawan).
 

Analis Komunikasi Intelijen dan Militer Safriady menilai tim investigasi memang membutuhkan waktu. Mereka memperhitungkan semua faktor, termasuk teknis.
 
"Mayoritas penyidik kan bukan orang teknik. Mereka perlu mengkonfirmasi hal-hal tersebut kepada ahlinya," kata Safriady kepada Medcom Files, Senin 19 Agustus 2019.
 
Doktor lulusan Universitas Padjadjaran ini mengapresiasi gerak cepat Polri dalam mengusut kasus ini. Langkah Polri itu dinilai sebagai bentuk menenangkan publik agar tidak larut dalam kegaduhan.
 
Namun Safriady menegaskan kasus mati listrik di Ibu Kota adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi. Berbagai dalih yang diungkapkan PLN sebagai penyedia tunggal instalasi listrik nasional, tidak mudah diterima akal.
 
Dia menjelaskan, sekelas Ibu Kota, seharusnya PLN memiliki hitungan atau mekanisme tertentu agar listrik tidak mati. Apalagi padamnya dalam jangka waktu cukup lama, lebih dari enam jam.
 
Perhitungan matang dalam menjaga persoalan blackout di Ibu Kota menyangkut persoalan keamanan nasional. Seperti halnya, PLN menyiagakan pembangkit listrik tertentu agar Ibu Kota tidak mengalami blackout.
 
"Ibaratnya kalau kita punya senter listrik, kita pasti beli baterai lebih. Apalagi ini Ibu Kota negara. Ada perangkat-perangkat tertentu, mulai dari komunikasi, CCTV, itu kan harus dijaga dan diperhitungkan. Karena standarnya harus plus, plus, plus," ungkap dia.
 

Menunggu Hasil Investigasi <i>Blackout</i> PLN
Analis Komunikasi Intelijen dan Militer Safriady. (M Rodhi Aulia).
 

Jadi, lanjut Safriady, tidak semudah itu PLN menyederhanakan persoalan ini sebatas teknis semata. Terlebih kini era sistem kelistrikan yang sudah berkembang pesat.
 
PLN harusnya tidak bekerja berdasarkan hal-hal yang sifatnya tradisional alias jadul. Karena pada era Orde Baru saja, stabilitas kelistrikan di Ibu Kota relatif terjaga.
 
PLN seharusnya memiliki perhitungan matang soal listrik Ibu Kota agar bebas dari pemadaman. Atau PLN seharusnya memiliki 'baterai cadangan'.
 
Jika memang terjadi blackout, Ibu Kota bebas dari permasalahan tersebut. Namun Safriady merasa aneh jika PLN tidak memperhitungkan mekanisme kontingensi.
 
"Jadi cara pandangnya adalah 'untung hari Minggu', jangan. Jadi cara melihatnya kalau itu terjadi di hari kerja, runyam kita semua. Bakal berantakan kita semua (termasuk dari sisi keamanan nasional)," pungkasnya.
 

Dugaan Efisiensi

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan terdapat dua PLTGU Muara Karang dan Tanjung Priok yang tidak beroperasi pada saat blackout terjadi. Fabby menduga ini berdampak pada blackout yang juga menimpa Ibu Kota termasuk di sejumlah objek vital.
 
"Jangan-jangan akar permasalahan selama ini adalah PLN dituntut efisien, efisien, efisien, karena tarifnya ditekan semurah-murahnya, sehingga mau enggak mau, PLN menggadaikan keandalan sistem. Bisa saja loh, akar permasalahannya itu," kata Fabby kepada Medcom Files, Senin 19 Agustus 2019.
 
Fabby menuturkan pada hari Minggu, PLN diduga enggan mengoperasikan dua PLTU tersebut dengan alasan efisiensi. Sehingga PLN mengandalkan cadangan pasokan listrik dari Jawa Tengah.
 
Nahas, pada Minggu itu juga, terjadi gangguan yang menimpa transmisi dari Jawa Tengah ke arah Jakarta. Alhasil blackout di Ibu Kota tidak bisa terhindarkan.
 
Fabby memahami, jika PLN enggan berterus-terang kepada Presiden Joko Widodo soal efisiensi atau akar permasalahan lainnya. Kendati Presiden meminta PLN berbicara sederhana, gamblang dan blak-blakan di hadapannya.
 
Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani malah menyampaikan penjelasan teknis. Presiden kecewa dan marah atas penjelasan yang diberikan.
 
"Ya tidak bisalah PLN menyampaikan (blak-blakan). Menurut saya, saat itu suasananya sangat dinamis," terang Fabby.
 

Menunggu Hasil Investigasi <i>Blackout</i> PLN
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa. (Media Indonesia).
 

Dalam menyikapi ini, kata Fabby, seharusnya Menteri ESDM Ignasius Jonan sebagai regulator yang langsung memimpin evaluasi blackout. Evaluasi atau investigasi seharusnya dilakukan regulator, bukan PLN maupun kepolisian.
 
Sementara di sisi lain, Jonan melemparkan permasalahan ini kepada Menteri BUMN dan PLN. Bahkan Jonan meminta pihak yang dirugikan, menggugat PLN.
 
"Harusnya muncul dari Menteri ESDM dong, evaluasinya sebagai regulator. Bukan PLN, bukan polisi," sesalnya.
 
Kendati demikian, Fabby berharap investigasi yang sedang berjalan oleh kepolisian dapat menggandeng para ahli. Tidak hanya satu, tapi dari berbagai ragam kompetensi.
 
Kemudian dia mengusulkan tiga aspek yang mutlak diinvestigasi. Pertama kondisi sebelum terjadinya pemadaman; kesiapan operasi dan kondisi jaringan.
 
Kedua, pada saat terjadinya gangguan yang mengakibatkan blackout. Yaitu penyelidikan semua faktor-faktor yang memicu gangguan seperti pohon Sengon. Terakhir, investigasi pada saat pemulihan.
 
"Saya tidak tahu, seberapa jauh tiga aspek itu diinvestigasi," ucapnya.
 
Fabby menambahkan dengan investigasi yang objektif, dapat diketahui akar permasalahannya. Dengan begitu, ke depan faktor-faktor terjadinya blackout dapat diantisipasi.
 
"Jadi bisa dicek apakah proteksinya bekerja sesuai spesifikasi. Kemudian investigasi ini harusnya bukan mengarah ke kriminalisasi, tapi mencari tahu dari sisi sistem yang gagal fungsi," tuntas Fabby.
 

Penjelasan PLN

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani membantah bahwa pohon sengon yang menjadi penyebab pemadaman listrik massal. Penyebab padamnya aliran listrik masih diinvestigasi lebih dalam.
 
"Enggak, jadi kompleks. Sistem Jawa-Bali itu sangat kompleks, rekan-rekan perlu pahami bahwa sistem Jawa Bali itu sangat kompleks, ada 250 pembangkit, kemudian 5.500 gardu induk, 5.000 km sirkuit transmisi 500 KV dan 7.000 km transmisi 150 KV," kata Sripeni usai pertemuan dengan Komisi VII DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Agustus 2019.
 
Menurut dia, pemadaman listrik pada Minggu, 4 Agustus 2019 tidak bisa disebabkan hanya satu faktor. Ada kompleksitas sistem yang saling berkaitan dan menjadi penyebab pemadaman massal yang melumpuhkan Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
 
"Jadi mohon izin, berikan kami waktu untuk melakukan investigasi dan assesment dengan menyeluruh," ujar Sripeni.

 

(WAN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif