Tangkapan layar informasi palsu di media sosial
Tangkapan layar informasi palsu di media sosial

[Cek Fakta]

[Cek Fakta] Saking Takutnya Anies Jadi Presiden, Dibuat UU Gubernur Bisa Dipecat? Ini Faktanya

Medcom Files Cek Fakta
M Rodhi Aulia • 23 Januari 2020 17:17
Beredar sebuah narasi di media sosial bahwa ada ketakutan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi Presiden RI. Ketakutan itu tercermin dari upaya pembuatan Undang-Undang (UU) yang bertentangan dengan demokrasi.
 
Adalah akun facebook Maulidin Ismail pada Kamis 23 Januari 2020 membagikan sebuah link pemberitaan Detik.com berjudul "Tito Dicecar DPR soal Mendagri Bisa Pecat Gubernur di Draf Omnibus Law."
 
Akun Maulidin Ismail menambahkan sebuah narasi bahwa rancangan UU itu dibuat lantaran ada ketakutan terhadap Anies untuk maju sebagai Presiden.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Berikut narasi lengkapnya: Saking takutnya Anies jadi Presiden, maka dibuat2lah UU yg bertentangan dgn Demokrasi.
Buat apa ada Pilkada klo ujung2nya Gubernur bisa dipecat oleh Presiden???
 

[Cek Fakta] Saking Takutnya Anies Jadi Presiden, Dibuat UU Gubernur Bisa Dipecat? Ini Faktanya

 

Ratusan warganet merespons unggahan akun Maulidin Ismail. Terdiri dari 346 emotikon dan 254 komentar.
 
"Ini mmg rekayasa semua rencana busuk terus dijalankan agar kekuasaan mrk tdk bisa jatuh...," kata akun Hasmaidi Tasir.
 
"Mereka itu stress melihat terobosan cerdas anies disemua lini kebijakannya. Tapi, in sha Allah, semakin anies ditekan, seiring dg itu pula, nama besarnya tak terbendung menuju pilpres 2024. Allahu Akbar. Majulah dg nama Allah, Anies Sandi!," kata akun Mansur Akili.
 

[Cek Fakta] Saking Takutnya Anies Jadi Presiden, Dibuat UU Gubernur Bisa Dipecat? Ini Faktanya
 

Penelusuran:
Dari penelusuran tim Cek Fakta Medcom.id, klaim bahwa pembentukan Undang-undang baru lantaran ada ketakutan terhadap Gubernur Anies menjadi Presiden RI, adalah salah.
 
Bahwa artikel yang dijadikan rujukan akun Maulidin Ismail itu dijelaskan memang ada pernyataan dari Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Sodik Mujahid terkait wacana kewenangan pencopotan kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Ia mengaku mendapatkan informasi bahwa dalam draf omnibus law, Mendagri bisa memecat kepala daerah.
 
"Saya ditanya soal RUU Cipta Lapangan kerja, Mendagri bisa memecat gubernur, bupati dan sebagainya. Saya katakan gubernur dan bupati itu jabatan politik, bukan tenaga kerja biasa. Tidak bisa dipecat oleh atasan, tetapi harus oleh DPRD dan lain-lain," kata Sodik dalam rapat dengar pendapat di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 22 Januari 2020.
 

[Cek Fakta] Saking Takutnya Anies Jadi Presiden, Dibuat UU Gubernur Bisa Dipecat? Ini Faktanya
 

Namun di artikel yang sama, Mendagri Tito Karnavian sudah menegaskan bahwa tidak ada pasal demikian dalam draf RUU omnibus law cipta lapangan kerja. Bahkan jika ditemukan, Tito siap mengusulkan penghapusan pasal tersebut.
 
"Pertama, saya mau koreksi di dalam RUU omnibus law cipta lapangan kerja, saya sudah cek belum ada pasal mengenai pemberhentian kepala daerah oleh Mendagri atau Presiden. Kalaupun ada, tidak akan kita... saya sebagai Mendagri meminta itu didrop (diturunkan)," kata Tito.
 
Pula seperti dilansir Medcom.id dalam artikel berjudul "RUU Omnibus Law Tak Mengatur Pemecatan Kepala Daerah". Tito menegaskan pemecatan kepala daerah telah diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 
"Saya sebagai Mendagri meminta itu ditarik. Kenapa? Karena sudah ada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kepala Daerah, baca Pasal 67, 68, 69, 76 sampai 89," kata Tito.
 
Tito menambahkan pemecatan atau pemberhentian kepala daerah dapat dilakukan jika yang bersangkutan meninggal dunia atau mengundurkan diri. Juga dapat diberhentikan, jika tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya hingga waktu tertentu secara berturut-turut.
 
"Kalau meninggalkan tempat kerja berturut-turut tanpa izin selama tujuh hari atau akumulatif tidak berturut-turut selama satu bulan akan dapat teguran pertama, teguran kedua, itu dapat diberhentikan temporer tiga bulan," terang dia.
 

[Cek Fakta] Saking Takutnya Anies Jadi Presiden, Dibuat UU Gubernur Bisa Dipecat? Ini Faktanya
 

Kesimpulan:
Klaim bahwa pembentukan Undang-Undang baru lantaran ada ketakutan terhadap Gubernur Anies menjadi Presiden RI, adalah salah.
 
Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.
 
Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.
 

Sumber:
https://www.facebook.com/groups/142467989797691/permalink/554624925248660/
 

Referensi:
1. https://news.detik.com/berita/d-4868852/tito-dicecar-dpr-soal-mendagri-bisa-pecat-gubernur-di-draf-omnibus-law?utm_content=detikcom&utm_term=echobox&utm_medium=oa&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2FLLaeq6rxd-peKjXdRqp8Swo0ArjsUlKepq0soA6s-Gow8xcNiHS03O4#Echobox=1579678517
2. https://www.medcom.id/nasional/politik/JKRV693K-ruu-omnibus-law-tak-mengatur-pemecatan-kepala-daerah
 

 

(DHI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif