Tangkapan layar pemberitaan palsu di media blog
Tangkapan layar pemberitaan palsu di media blog

[Cek Fakta] KPK Janji Akan Geledah DPP PDIP Setelah Dapat Izin Dari Megawati? Ini Faktanya

Medcom Files Cek Fakta
M Rodhi Aulia • 14 Januari 2020 17:00
Beredar sebuah narasi di media blog bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan melakukan penggeledahan di Kantor DPP PDI Perjuangan (PDIP) setelah mendapatkan izin dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Hal itu seperti dilansiroperainff.blogspot.com dengan judul artikel “KPK Janji Akan Geledah DPP PDIP Setelah Dapat Izin Dari Megawati”.
 
Dalam artikel itu terdapat kritik Wakil Ketua DPR RI, Desmond J. Mahesa terhadap model penggeledahan KPK saat ini. Desmond mengatakan pengumuman sebelum penggeledahan adalah omong kosong.
 
“Kalau sudah diumumkan, seminggu kemudian baru digeledah, itu namanya omong kosong," kata Desmond saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020.
Desmond berharap KPK di era Firli Bahuri dan kawan-kawan dapat menunjukkan terobosan. KPK juga diminta membuktikan keberanian mereka untuk mendapatkan kepercayaan publik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Berikut narasi lengkapnya: Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI, Desmond J. Mahesa mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gembar-gembor berjanji akan menggeledah kantor DPP PDIP.
 
"Kalau sudah diumumkan, seminggu kemudian baru digeledah, itu namanya omong kosong," kata Desmond saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 13 Januari 2020.
 
PDIP batal menggeledah salah satu ruangan yang berada di Kantor DPP PDIP pada Kamis, 9 Januari 2020. Penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap yang menyeret mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Rencana ini kandas karena dianggap tak ada izin.
 
Desmond mengatakan, soal izin dari Dewan Pengawas ini tak sepenuhnya bisa dijadikan alasan gagalnya operasi KPK. Musababnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga belum mengeluarkan Perpu yang lebih detail tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang mekanisme hubungan antara Dewas dan Komisioner KPK. Sehingga, kata dia, kinerja Dewas dalam pelaksanaan undang-undang itu belum sempurna.
 
"Dalam kasus ini, persoalannya karena birokrasi atau memang siapapun tidak mampu menggeledah institusi partai ini karena mereka berkuasa," ujar politikus Gerindra ini.
 
Desmond mengatakan, KPK era kepemimpinan Firli Bahuri mesti menunjukkan terobosan dan membuktikan keberanian mereka dalam hal ini untuk mendapatkan kepercayaan publik. "Kalau ini tidak selesai, maka semakin betul anggapan bahwa kita jangan berharap lagi pada KPK," ujar dia

 

[Cek Fakta] KPK Janji Akan Geledah DPP PDIP Setelah Dapat Izin Dari Megawati? Ini Faktanya
 

Penelusuran:
Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Medcom.id, klaim bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan melakukan penggeledahan di Kantor DPP PDIP setelah mendapatkan izin dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, adalah salah.
 
Kami melihat artikel yang dimuat di laman operainff.blogspot.com itu merupakan saduran dari artikel di laman Tempo.co berjudul "KPK Janji Geledah DPP PDIP, Desmond: Omong Kosong".
 
Semua isi dari artikel itu sama persis dengan isi yang dimuat dalam laman Tempo.co. Namun terjadi pengubahan pada judul di laman blog operainff.blogspot.com.
 
Dari "KPK Janji Geledah DPP PDIP, Desmond: Omong Kosong" menjadi "KPK berjanji akan menggeledah Kantor DPP PDIP sesudah mendapatkan izin dari Megawati.
 
Berikut artikel di laman Tempo.co yang terbit pada Senin 13 Januari 2020:
 
KPK Janji Geledah DPP PDIP, Desmond: Omong Kosong
 
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI, Desmond J. Mahesa mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gembar-gembor berjanji akan menggeledah kantor DPP PDIP.
 
"Kalau sudah diumumkan, seminggu kemudian baru digeledah, itu namanya omong kosong," kata Desmond saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 13 Januari 2020.
 
PDIP batal menggeledah salah satu ruangan yang berada di Kantor DPP PDIP pada Kamis, 9 Januari 2020. Penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap yang menyeret mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Rencana ini kandas karena dianggap tak ada izin.
 
Desmond mengatakan, soal izin dari Dewan Pengawas ini tak sepenuhnya bisa dijadikan alasan gagalnya operasi KPK. Musababnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga belum mengeluarkan Perpu yang lebih detail tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang mekanisme hubungan antara Dewas dan Komisioner KPK. Sehingga, kata dia, kinerja Dewas dalam pelaksanaan undang-undang itu belum sempurna.
 
"Dalam kasus ini, persoalannya karena birokrasi atau memang siapapun tidak mampu menggeledah institusi partai ini karena mereka berkuasa," ujar politikus Gerindra ini.
Desmond mengatakan, KPK era kepemimpinan Firli Bahuri mesti menunjukkan terobosan dan membuktikan keberanian mereka dalam hal ini untuk mendapatkan kepercayaan publik. "Kalau ini tidak selesai, maka semakin betul anggapan bahwa kita jangan berharap lagi pada KPK," ujar dia.

 

Kesimpulan:
Klaim bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan melakukan penggeledahan di Kantor DPP PDIP setelah mendapatkan izin dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, adalah salah.
 
Informasi ini masuk kategori hoaks jenis false connection (koneksi yang salah). Ciri paling gamblang dalam mengamati konten jenis ini adalah ditemukannya judul yang berbeda dengan isi berita. Konten jenis ini biasanya diunggah demi memperoleh keuntungan berupa profit atau publikasi berlebih dari konten sensasional.
 
[Cek Fakta] KPK Janji Akan Geledah DPP PDIP Setelah Dapat Izin Dari Megawati? Ini Faktanya
 

Sumber:
https://operainff.blogspot.com/2020/01/kpk-janji-geledah-dpp-pdip-setelah.html
 

Referensi:
https://nasional.tempo.co/read/1294517/kpk-janji-geledah-dpp-pdip-desmond-omong-kosong
 

 

(DHI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif