Tangkapan layar pemberitaan palsu melalui media sosial. Foto: Facebook
Tangkapan layar pemberitaan palsu melalui media sosial. Foto: Facebook

[Fakta atau Hoaks]

[Cek Fakta] Benarkah PDIP Minta KPK Periksa Jokowi? Ini Faktanya

Medcom Files Cek Fakta
Wanda Indana • 22 Mei 2020 19:30
Beredar sebuah berita yang menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Presiden Joko Widodo. Kabar itu bermula dari artikel daring berjudul "PDIP Lagi-Lagi Keras, Minta Presiden Jokowi Diperiksa KPK, Kebijakannya Sudah Melampaui UUD".
 
Pada artikel yang beredar tersebut berisi pernyataan Anggota Komisi III Fraksi PDIP Arteria Dahlan yang mengkritisi kekebalan hukum pejabat pemerintah pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Berikut secara lengkap isi artikel yang beredar:
 
"Semua pihak seolah dipaksa mengalah dan menutup mata atas nama keadaan "Daruratan Kesehatan" ditengah pandemik virus corona baru atau Covid-19 di tanah air.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Termasuk soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) 1/2020 tentang Keuangan Negara dan Sistem Stabilitas Keuangan Negara Menghadapi Covid-19. KPK seharusnya masuk menelusuri dan mencermati lebih dalam terkait korupsi kebijakan, mulai dari prosedur, mekanisme, due process of law dari suatu kebijakan yang diambil.
 
Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan dalam keterangannya, Rabu (29/4).
 
"Saya mendesak pimpinan KPK untuk mencermati. Presiden harus tetap diposisikan sebagai kepala negara pemegang kekuasaan tertinggi berdasarkan UU," tegasnya.
 
"Apalagi perppu yang melampaui kewenangan UUD, menabrak fatsun konstitusi, menegasikan kekuasaan presiden selaku kepala negara, serta menghilangkan daulat rakyat dalam konteks keuangan negara dan politik anggaran" imbuhnya menegaskan.
 
Menurut Arteria Dahlan, ring satu istana negara seharusnya memberikan informasi kepada Presiden terkait Perppu 1/2020 yang dianggap menegasikan kekuasaan kepala negara lantaran pejabat negara mendapat impunitas.
 
"Apa gunanya para menteri? Kalau tidak berani ambil kebijakan disaat krisis, tidak berani jadi pagar hidupnya presiden, disuruh kerja malah minta imunitas? Lah, orang biasa juga bisa kalau begitu," sesalnya.
 
"Pembantu presiden nggak usah minta imunitas di perppu, karena tanpa perppu sekalipun mereka akan terlindung sepanjang tidak ada "mens rea" nya," sambung Arteria Dahlan.
 
Lebih lanjut, Arteria Dahlan meminta KPK segera menelusuri potensi korupsi kebijakan dalam Perppu 1/2020 tersebut. DPR, kata dia, ingin mengetahui siapa yang bermain di balik Perppu Covid-19 ini.
 
"Kami tahu, kami di DPR ini walau dianggap bodoh tapi saya pastikan tidak idiot. Kami mau tahu ini mainan dan design besar siapa? Siapa yang diuntungkan, yang menjadi beneficial owner dari 'Proyek Krisis Kemanusian' ini. Tugas KPK untuk mendalaminya," kata anak buah Megawati Soekarnoputri tersebut."
 

[Cek Fakta] Benarkah PDIP Minta KPK Periksa Jokowi? Ini Faktanya

 

Penelusuran:
Dari hasil penelusuran, klaim bahwa PDIP meminta KPK untuk memeriksa Presiden Jokowi adalah salah. Faktanya, judul artikel tersebut tidak sesuai dengan isi berita.
 
Mengutip Media Indonesia, pernyataan Arteria Dahlan terkait Perppu Nomor 1/2020 tentang Keuangan Negara dan Sistem Stabilitas Keuangan Negara Menghadapi Covid-19 dimuat pada Kamis 30 April 2020, melalui artikel bertajuk "KPK Harus Mampu Jaga Pemerintahan yang Sah". Di dalama artikel itu, Arteria menjelaskan, di masa pandemi virus korona atau covid-19, semua pihak dipaksa mengalah dan menutup mata dengan alasan ada keadaan kedaruratan kesehatan. Oleh sebab itu, ia mendesak pimpinan KKPK untuk mencermati lebih serius terkait korupsi kebijakan, mulai dari prosedur, mekanisme, tata cara, due process of law pengambilan sebuah kebijakan.
 
Menurut Arteria, saat ini semua pihak berharap besar pada KPK dan sekaligus, momentum terbaik KPK di dalam mengimplementasikan konsep pencegahan korupsi, khususnya dalam upaya besar bangsa di dalam menghadapi bencana nonalam yang luar biasa. Maka dari itu Arteria mendesak KPK, dengan fungsi yang dimilikinya, agar mampu menjaga pemerintahan yang sah dalam hal politik anggaran di masa darurat pandemi Covid-19.
 
"KPK harus mampu menjaga pemerintahan yang sah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Jangan sampai beliau tersandera, jangan sampai ada desain besar untuk mengooptasi kekuasaan pemerintah yang berkuasa," tandas Arteria saat Rapat Kerja Komisi III dengan dengan Pimpinan KPK, di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2020).
 
Tidak ditemukan adanya pernyataan Arteria Dahlan yang menyebut bahwa PDIP meminta KPK memeriksa Presiden Jokowi.
 

[Cek Fakta] Benarkah PDIP Minta KPK Periksa Jokowi? Ini Faktanya
 

Kesimpulan:
Klaim bahwa PDIP meminta KPK untuk memeriksa Presiden Jokowi adalah salah. Faktanya, judul artikel tersebut tidak sesuai dengan isi berita.
 
Informasi ini masuk kategori hoaks jenis false connection (koneksi yang salah). Ciri paling gamblang dalam mengamati konten jenis ini adalah ditemukannya judul yang berbeda dengan isi berita. Konten jenis ini biasanya diunggah demi memperoleh keuntungan berupa profit atau publikasi berlebih dari konten sensasional.
 

Referensi:
https://mediaindonesia.com/read/detail/308892-kpk-harus-mampu-jaga-pemerintahan-yang-sah
 

*Jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks dan memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta dapat melaporkan kepada kami melalui surel cekfakta@medcom.id
 

 

(WAN)
LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif