Tangkapan layar informasi di media sosial
Tangkapan layar informasi di media sosial

[Fakta atau Hoaks]

[Cek Fakta] Pengusaha tidak Bisa Dipidana jika Telat Bayar Gaji? Ini Faktanya

Medcom Files Cek Fakta
M Rodhi Aulia • 08 Oktober 2020 07:38
Beredar narasi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau Omnibus Law menghapus ketentuan sanksi pidana ketenagakerjaan. Narasi ini beredar di media sosial.
 
Unggahan di media sosial itu antara lain berupa tangkapan layar sejumlah poin jika UU Omnibus Law disahkan. Di antaranya terkait ketentuan penghapusan sanksi pidana ketenagakerjaan.


“Tidak adanya sanksi pidana bagi pengusaha jika melakukan pelanggaran/telat membayar upah pekerja,” bunyi narasi yang beredar.


 
[Cek Fakta] Pengusaha tidak Bisa Dipidana jika Telat Bayar Gaji? Ini Faktanya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 

Penelusuran:
Dari penelusuran kami, klaim bahwa Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau Omnibus Law menghapus ketentuan sanksi pidana ketenagakerjaan, adalah salah. Faktanya, sanksi pidana tetap berlaku. Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam konferensi pers virtual bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah menteri terkait. Ida menjawab sejumlah hoaks yang kadung beredar di tengah masyarakat.


“Tidaklah benar bahwa ketentuan sanksi pidana ketenagakerjaan itu dihapuskan. Tidak benar. Karena ketentuan mengenai sanksi pidana ketenagakerjaan semuanya dikembalikan seperti halnya UU 13/2003,” kata Ida, Rabu 7 Oktober 2020.


 
Kesimpulan:
Kaim bahwa Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau Omnibus Law menghapus ketentuan sanksi pidana ketenagakerjaan, adalah salah. Faktanya, sanksi pidana tetap berlaku.
 
Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.
 
Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.
 

[Cek Fakta] Pengusaha tidak Bisa Dipidana jika Telat Bayar Gaji? Ini Faktanya
 

Referensi:
https://www.youtube.com/watch?v=6ODvGZBnsCU&feature=youtu.be
 

*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016
 


 
(DHI)
LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif