Tangkapan layar suasana konferensi pers virtual tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibuslaw di Youtube
Tangkapan layar suasana konferensi pers virtual tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibuslaw di Youtube

Banyak Berita Hoaks, Omnibus Law Diyakini Bantu Buruh dan UMKM

Medcom Files
M Rodhi Aulia • 07 Oktober 2020 21:36
Jakarta: Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti sejumlah kabar bohong alias hoaks yang beredar terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law. Airlangga membantah sejumlah isu tersebut.
 
Pertama, terkait isu penghapusan upah minimum. Airlangga menegaskan tidak ada penghapusan upah minimum tersebut.
 
“Tetapi tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dan salary yang diterima, tidak akan turun,” kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Rabu 7 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Kedua, terkait isu penghapusan pesangon. Airlangga menuturkan ada kepastian pembayaran pesangon dan bahkan ada tambahan jaminan kehilangan pekerjaan. “Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, ada manfaat berupa peningkatan kompetensi dan upskilling serta diberikan akses kepada pekerjaan yang baru,” kata dia.
 
Pula terkait waktu kerja. Airlangga juga memastikanketentuan waktu kerja masih sama dengan ketentuan sebelumnya.
 
“Kemudian ditegaskan pengusaha wajib memberikan cuti dan waktu istirahat. Wajib memberikan waktu ibadah. Juga terkait dengan cuti-cuti, baik melahirkan, menyusui, haid dan tetap sesuai dengan UU, tidak dihapus,” tegas dia.
 

Tujuan Mulia
Airlangga menegaskan UU ini sebenarnya memiliki maksud dan tujuan mulia. Di antaranya, UU ini menjawab kebutuhan lapangan pekerjaan. Terutama di tengah pandemi covid-19.
 
“Kita ketahui bahwa ada sekitar 2,92 juta anak muda yang membutuhkan lapangan pekerjaan, apalagi di tengah pandemi covid ini, kebutuhan atas lapangan pekerjaan baru sangat mendesak,” kata Airlangga.
 
Dari sisi pendidikan, kata Airlangga, sebanyak 87 persen pekerja di Indonesia, menengah ke bawah. Sebanyak 39 persen di antaranya, pendidikan mereka, hanya di tingkat sekolah dasar.
 
“Oleh karena itu, sektor padat karya bisa terbuka. Dan kita ketahui bersama, sektor yang terbuka digitalisasi itu membutuhkan retraining dan reskilling. Sehingga itu dicatat oleh pemerintah,” ujar Airlangga.
 
Airlangga menambahkan total usaha mikro, kecil dan menengah sebanyak 64,19 juta. Dari total itu, lebih dari 75 persen bergerak di sektor informal.
 
“Sehingga dengan UU ini, dapat bertransformasi, dari sektor informal menjadi formal,” terang Airlangga.
 
UU ini, lanjut Airlangga, pada prinsipnya memberi kemudahan perizinan berusaha dan dukungan dalam pemberantasan korupsi. Artinya, akan ada penyederhanaan mekanisme yang sebelumnya berbelit-belit dan pencegahan terjadinya pungutan liar.
 
(DHI)
LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif