Tangkapan layar berita palsu. Foto: Facebook
Tangkapan layar berita palsu. Foto: Facebook

[Fakta atau Hoaks]

[Cek Fakta] 80 Persen Dana Covid-19 untuk Menyelamatkan Kredit Macet Korporasi Besar? Ini Faktanya

Medcom Files Cek Fakta
Whisnu Mardiansyah • 09 Juli 2020 14:40
Beredar sebuah tautan artikel berita berjudul "Minta Datanya Dibuka, Haris: 80% Dana Covid-19 untuk Selamatin Kredit Macet Korporasi Besar". Tautan artikel berita ini beredar di medis sosial Facebook.
 
Akun facebook atas nama Imam Gazali mengunggah tautan artikel berita ini pada 7 Juli 2020. Dalam unggahannya terdapat narasi yang dikutip dari isi berita tersebut.
 
"Transparansi harus benar-benar dilakukan pemerintah dalam penyaluran anggaran darurat Covid-19, termasuk stimulus ekonomi.
Sebab belakangan, banyak pihak yang menduga penyaluran anggaran tak tepat sasaran.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
"Menurut Ketua HIPMI, relaksasi kredit untuk UMKM hanya 20%. Sisanya paling besar 80% untuk selamatin kredit macet korporasi besar yang notabene milik konglomerat," kata Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti kepada redaksi, Minggu (21/6)."
[Cek Fakta] 80 Persen Dana Covid-19 untuk Menyelamatkan Kredit Macet Korporasi Besar? Ini Faktanya

 

Penelurusan:
Dari hasil penelusuran kami, klaim bahwa dana covid-19 80 persen untuk menyelamatkan kredit macet korporasi besar adalah salah. Faktanya, alokasi terbesar anggaran darurat covid-19 untuk jaminan perlindungan sosial (JPS) sebesar Rp203,9 triliun dari total anggaran Rp695,2 triliun.
 
Judul artikel dalam tangkapan layar berita di atas dimuat di situs swarakyat.com. Dalam ulasan narasinya menyebutkan relaksasi kredit untuk UMKM hanya 20 persen dan sisanya 80 persen untuk korporasi besar yang bersumber dari omongan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H Maming. Pernyataan tersebut keliru dan salah.
 
Dilansir dari Medcom.id, pernyataan resmi Ketua Umum (BPP Hipmi) Mardani H. Maming adalah menyebut hanya sekitar 20 persen anggotanya yang mendapatkan relaksasi dari bank, sesuai dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
 
Menurut Maming, rata-rata yang mendapatkan relaksasi itu adalah pengusaha-pengusaha yang besar.
 
"Pengusaha besar yang saya maksud ini adalah pengusaha Hipmi yang pinjamannya di atas Rp10 miliar dan rata-rata pengusaha besar biasanya hubungan dia sama bank bagus. Sehingga tanpa ada bantuan pemerintah pun dia bisa berkomunikasi dengan kepala bank, bank pun juga menjalin hubungan yang baik karena dia juga mau mendapatkan pinjaman kredit yang bagus," kata Mardani dilansir Medcom.id.
 

[Cek Fakta] 80 Persen Dana Covid-19 untuk Menyelamatkan Kredit Macet Korporasi Besar? Ini Faktanya
 

Dilansir dari cek fakta Medcom.id berjudul "Anggaran Darurat Covid-19, 80 Persen untuk Konglomerat, Hoaks, Ini Faktanya", Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meluruskan kabar yang menyebut biaya penanganan covid-19 di Indonesia melonjak hingga Rp905,2 triliun. Ditegaskan penyesuaian biaya penanganan covid-19 tetap Rp695,2 triliun, meningkat dari rencana sebelumnya yang sebesar Rp677 triliun.
 
"Melengkapi pernyataan dalam akun media sosial Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, kami sampaikan bahwa pemerintah terus menyiapkan dan menjalankan langkah-langkah penanganan dampak pandemi covid-19 secara komprehensif," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, 20 Juni 2020.
 
Rinciannya adalah Rp87,55 triliun untuk anggaran kesehatan, jaminan perlindungan sosial Rp203,9 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, sebesar Rp123,46 triliun disiapkan untuk sektor UMKM, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, dan untuk dukungan sektoral Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah sebesar Rp106,11 triliun.
 

[Cek Fakta] 80 Persen Dana Covid-19 untuk Menyelamatkan Kredit Macet Korporasi Besar? Ini Faktanya
 

Kesimpulan:
Klaim yang menyebutkan 80 persen anggaran covid-19 untuk menyelamatkan kredit macet korporasi besar adalah salah. Faktanya, alokasi terbesar anggaran darurat covid-19 untuk jaminan perlindungan sosial (JPS) sebesar Rp203,9 triliun dari total anggaran Rp695,2 triliun.
 
Informasi ini termasuk kategori hoaks jenis Misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.
 
Misleading contentdi bentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.
 

Referensi:
1. https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/1bVjalnb-hanya-20-anggota-hipmi-dapat-relaksasi-dari-bank
2.https://www.medcom.id/ekonomi/makro/zNPGJvPK-menkeu-tegaskan-biaya-penanganan-covid-19-tetap-rp695-2-triliun
3.https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/Rb1061xN-cek-fakta-anggaran-darurat-covid-19-80-persen-untuk-konglomerat-hoaks
4.https://archive.md/i3ZMp

 

*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel [email protected]

 
(WHS)
LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif