Tangkapan layar penyebaran informasi palsu di media sosial (Foto: Facebook).
Tangkapan layar penyebaran informasi palsu di media sosial (Foto: Facebook).

[Cek Fakta]

[Cek Fakta] Menteri Tito Bisa Memecat Anies karena Merevitalisasi Monas Tanpa Izin? Ini Faktanya

Medcom Files Cek Fakta
Wanda Indana • 23 Januari 2020 18:32
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dikabarkan memiliki wewenang buat memecat kepala daerah melalui RUU Omnibus Law. Termasuk memecat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena merevitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas) tanpa izin. Informasi itu menyebar melalui media sosial, terutama Facebook.
 
Akun Facebook Nandes membagikan informasi itu dengan mengunggah kolase dua foto artikel daring. Foto bagian kiri disebut berasal dari artikel Tempo bertuliskan:
 
"sumber: Tempo

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Catatan:
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 1995, revitalisasi kawasan cagar budaya seperti Monas, memerlukan rekomendasi Kemensetneg. Dengan adanya pelanggaran berat ini maka Duburnur DKI wajib bertanggungjawab dan mundur dari jabatannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
 
#2020PecatGabener
#MonasGundul
#Azabilahi".

 

Pada foto bagian kanan terlihat tangkapan layar artikel dari CNNIndonesia.com berjudul "Tito Karnavian Bisa Pecat Kepala Daerah di Omnibus Law Cilaka".
 

[Cek Fakta] Menteri Tito Bisa Memecat Anies karena Merevitalisasi Monas Tanpa Izin? Ini Faktanya
 

Penelusuran:
Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Medcom.id, klaim pada foto sebelah kiri adalah keliru. Revitalisasi kawasan Monas memang harus mendapat izin dari Komisi Pengarah sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995, bukan Peraturan Presiden (PP) Nomor 25 Tahun 1995. Keppres dan PP adalah dua produk hukum yang berbeda. Kendati demikian, Gubernur DKI Jakarta Anies Bawedan tidak lantas dapat dipecat karena hal tersebut.
 
Dilansir CNNIndonesia.com, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama mengatakan revitalisasi kawasan Monas belum mengantongi izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Setya menyebut Komisi Pengarah diketuai oleh menteri Sekretaris Negara. Sementara Badan Pelaksana dipimpin gubernur DKI Jakarta yang merangkap Sekretaris Komisi Pengarah.
 
"Bisa saya sampaikan bahwa pembangunan itu, revitalisasi itu belum ada izin dan memang belum pernah ada pengajuan izin," kata Setya saat dikonfirmasi, Rabu 22 Januari 2020.
 
Setya menjelaskan izin pembangunan kawasan Taman Medan Merdeka bukan dikeluarkan oleh Setneg atau Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Menurutnya, izin tersebut diberikan oleh Ketua Komisi Pengarah yang kebetulan kini dipimpin Pratikno.
 
Komisi Pengarah beranggotakan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, serta Gubernur DKI merangkap sekretaris.
 

[Cek Fakta] Menteri Tito Bisa Memecat Anies karena Merevitalisasi Monas Tanpa Izin? Ini Faktanya
 

Sementara itu, klaim pada foto sebelah kanan bahwa Menteri Tito dapat memecat Anies sebagai kepala daerah melalui RUU Omnibus Law karena melakukan pelanggaran berat berupa merevitalisasi Monas tanpa izin juga salah. Merujuk arsip pemberitaan Medcom.id, melalui artikel berjudul "RUU Omnibus Law Tak Mengatur Pemecatan Kepala Daerah", Menteri Dalam Negeri Tito membantah RUU Cipta Lapangan Kerja (RUU Omnibus Law) membuat Presiden dan Mendagri bisa memecat kepala daerah. Pemberhentian kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan.
 
"Saya mau koreksi di dalam RUU itu tidak ada pasal mengenai pemberhentian kepala daerah oleh Mendagri atau Presiden," tegas Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020.
 
Dia juga mengaku tak setuju pemecatan kepala daerah diatur dalam omnibus law. Dia berjanji akan membatalkannya bila ketentuan itu betul-betul tertuang.
 
"Saya sebagai Mendagri meminta itu ditarik. Kenapa? Karena sudah ada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kepala Daerah, baca Pasal 67, 68, 69, 76 sampai 89," ujar dia.
 
Tito menerangkan kepala daerah bisa diberhentikan bila meninggal dunia dan mengundurkan diri. Kepala daerah juga bisa diberhentikan bila tidak melaksankan program strategis nasional.
 
"Kalau meninggalkan tempat kerja berturut-turut tanpa izin selama tujuh hari atau akumulatif tidak berturut-turut selama satu bulan akan dapat teguran pertama, teguran kedua, itu dapat diberhentikan temporer tiga bulan," terang dia.
 
Purnawirawan Polri itu menjelaskan gubernur juga bisa melaporkan bupati atau wali kota bila tidak bekerja dengan baik. Dia menegaskan kewenangan soal pemberhentian kepala daerah sudah diatur dalam UU.
 
"Bahkan bukan hanya kepada gubernur, gubenur dapat mengajukan pemberhentian juga kepala daerah yang tidak sesuai pasal-pasal itu kepada Mendagri untuk para bupati dan wali kota," pungkas Tito.
 

[Cek Fakta] Menteri Tito Bisa Memecat Anies karena Merevitalisasi Monas Tanpa Izin? Ini Faktanya
 

Kesimpulan:
Klaim bahwa Menteri Tito dapat Memecat Anies karena merevitalisasi kawasan Monas tanpa izin adalah tidak benar. Beberapa alasan pemberhentian kepala daerah sudah tertuang dan diatur di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kepala Daerah Pasal 67, 68, 69, 76 sampai 89.
 
Informasi tersebut masuk dalam kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.
 
Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.
 

Referensi:
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1995/kp25-1995.pdf
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/4KZ6rAqK-mengenal-7-jenis-hoaks
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200123062445-20-467865/setneg-revitalisasi-monas-belum-ada-izin-komisi-pengarah
 

Sumber:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=168389851055821&set=pcb.168390231055783&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDA2qRVVCDDao41XfmosekS0FppHoy8nNDUHfrWRIBnkv7VvAhhOrG-6WEIMdbtxskdIzozX-aw3X3Z
 


 

(WAN)
LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif