Tangkapan layar pemberitaan palsu melalui media sosial. Foto: Facebook
Tangkapan layar pemberitaan palsu melalui media sosial. Foto: Facebook

[Fakta atau Hoaks]

[Cek Fakta] Pemerintah Bakal Pungut Pajak Sepeda Hoaks, Ini Faktanya

Medcom Files Cek Fakta
Wanda Indana • 30 Juni 2020 14:55
Beredar kabar Kementerian Perhubungan akan memungut pajak bagi pemilik sepeda. Informasi itu menyebar melalui media sosial dan pesan berantai WhatsApp.
 
Akun Facebook Musa membagikan informasi tersebut pada Selasa, 30 Juni 2020. Pemilik akun membagikan link artikel daring dari bacanews.id, berjudul "Pajak Sepeda Bakal Dipungut, Kemenhub Buka Wacana Pesepeda Bayar Pajak".
 
Hingga tangkapan layar dibuat, unggahan tersebut sudah mendapat 1,3 ribu respons, seribu lebih komentar, dan telah dibagikan sebanyak 835 kali.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 

[Cek Fakta] Pemerintah Bakal Pungut Pajak Sepeda Hoaks, Ini Faktanya
Penelusuran:
Dari hasil penelusuran, klaim bahwa Kementerian Perhubungan akan memungut pajak bagi pesepeda adalah salah. Berdasarkan pemberitaan Medcom.id, melalui artikel berjudul "Kemenhub Bantah Atur Pajak Sepeda", disebutkan bahwa Kemenhub telah mengklarifikasi informasi tersebut.
 
Berikut secara lengkap isi artikelnya:
 
"Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membantah akan mengatur pajak sepeda, seiring banyaknya pengguna sepeda pada masa kenormalan baru. Era new normal membuat masyarakat berbondong-bondong menggunakan sepeda sebagai sarana transportasi.
 
"Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Yang benar kami menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda. Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, seperti dikutip dari Antara, Selasa, 30 Juni 2020.
 
Lebih lanjut, ia menyampaikan regulasi ini akan mengatur keselamatan para pesepeda. Menurutnya dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru, memang ada peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta.
 
"Oleh karenanya regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” kata Adita.
 
Adita menyampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda dikategorikan sebagai kendaraan tidak bermotor. Sehingga pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
 
Pada prinsipnya, lanjut Adita, Kemenhub sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda. Mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda. Kemenhub akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini.
 
"Minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para pesepeda ini di wilayahnya masing-masing," pungkasnya."
 

[Cek Fakta] Pemerintah Bakal Pungut Pajak Sepeda Hoaks, Ini Faktanya

 

Kesimpulan:
Klaim bahwa Kementerian Perhubungan akan memungut pajak bagi pesepeda adalah salah. Berdasarkan pemberitaan Medcom.id, Kemenhub membantah informasi tersebut.
 
Informasi tersebut masuk kategori hoaks jenis false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.
 

Referensi:
https://archive.md/15pgL
https://www.medcom.id/ekonomi/makro/4KZRoG0K-kemenhub-bantah-atur-pajak-sepeda
 


 

(WAN)
LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif