Proses pengecekan kini semakin mudah dan bisa dilakukan secara daring melalui situs resmi maupun aplikasi Cek Bansos. Menurut laman resmi, bantuan tahap ini telah mulai dicairkan di beberapa wilayah sejak tanggal 13 Oktober 2025.
Namun karena mekanisme yang bersifat bertahap dan berbeda di setiap daerah, tanggal cair masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) bisa bervariasi hingga akhir bulan Oktober ini. Untuk memastikan telah terdaftar sebagai penerima bantuan, berikut panduan lengkapnya.
1. Kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id.
2. Pilih Wilayah, Provinsi > Kabupaten/Kota > Kecamatan > Desa/Kelurahan.
3. Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
4. Isi kode captcha yang muncul untuk verifikasi.
5. Klik tombol Cari Data.
Jika nama terdaftar, akan muncul keterangan Terdaftar dan jenis bantuan yang diterima. Jika tidak ada, akan muncul keterangan seperti Tidak Terdapat Peserta/PM. Alternatif lain, masyarakat juga bisa menggunakan aplikasi resmi Cek Bansos yang tersedia di Google Play.
Setelah melakukan registrasi, login, dan verifikasi, masyarakat dapat melihat langsung jenis bantuan yang diterima dan kapan pencairan dilakukan. Selain lewat situs, pengecekan juga bisa dilakukan melalui aplikasi dengan cara berikut.
1. Unduh aplikasi Cek Bansos
2. Login atau daftar akun baru menggunakan data sesuai KTP
3. Pilih menu Cek Bansos
4. Lengkapi data wilayah dan nama lengkap
5. Jawab pertanyaan verifikasi yang muncul
6. Klik Cari Data
Jika Anda termasuk penerima PKH tahap IV 2025, maka sistem akan menampilkan nama, jenis bantuan, status penerima, serta periode pencairan dana. Sebagai informasi, pencairan untuk tahap 4 mencakup Oktober, November, dan Desember 2025.
Kendati jadwal pasti pencairan di tiap daerah belum ditetapkan, Kementerian Sosial mengimbau agar KPM selalu memantau rekening KKS atau aplikasi bank himbara terkait untuk memastikan dana telah masuk. Berikut rincian besaran bantuan untuk PKH.
- Ibu hamil Rp750 ribu per 3 bulan
- Anak usia dini Rp 750 ribu per 3 bulan
- Siswa SD Rp225 ribu per 3 bulan
- Siswa SMP Rp375 ribu per 3 bulan
- Siswa SMA Rp500 ribu per 3 bulan
- Penyandang disabilitas berat Rp600 ribu per 3 bulan
- Lansia (60+) Rp600 ribu per 3 bulan
- Korban pelanggaran HAM berat Rp2,7 juta per 3 bulan
Sementara untuk BPNT, setiap KPM memperoleh sekitar Rp 200 ribu per bulan, yang diakumulasikan menjadi Rp 600 ribu per triwulan. Sementara itu, berikut beberapa tips penting untuk KPM.
1. Pastikan data Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan nama lengkap diinput dengan tepat sesuai KTP agar hasil pencarian muncul akurat.
2. Jika hasil pencarian menunjukkan Tidak Terdapat Peserta/PM namun yakin memenuhi syarat, segera hubungi Dinas Sosial setempat untuk verifikasi data.
3. Setelah diketahui terdaftar, cek apakah dana telah masuk ke rekening KKS atau aplikasi bank mitra seperti Livin’, BRImo, BNI Wondr, atau BSI Mobile.
4. Simpan tangkapan layar hasil pencarian sebagai bukti jika diperlukan untuk validasi di kelurahan/desa.
Sistem daring pengecekan penerima PKH dan BPNT ini memperlihatkan upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akses mudah bagi masyarakat. Bagi KPM, langkah ini sangat membantu agar tidak harus melakukan kunjungan ke kantor desa atau kantor Dinas Sosial untuk sekadar mengecek status bantuan.
Dengan demikian, penerima manfaat dapat memastikan haknya dan memastikan dana bantuan telah diterima. Namun demikian, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap informasi palsu mengenai bantuan sosial.
Masyarakat perlu memastikan hanya menggunakan kanal resmi seperti cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi resmi Cek Bansos.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
