Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pengembangan digitalisasi sektor hilir untuk e-Commerce, Financial Technology, Education Technology, dan Tele-Health juga perlu didukung dengan keberadaan regulasi yang kuat.
"Di Indonesia, pembangunan infrastruktur TIK secara masif yang dilakukan Pemerintah harus bisa dimanfaatkan untuk masyarakat khususnya oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi penyumbang 60 persen dari GDP nasional," tegasnya dalam Asia Tech x Summit: Technology, Society and The Role of Policy yang berlangsung dari Millenia, Singapura, Selasa 31 Mei 2022.
Keberpihakan kepada pelaku UMKM menurut Menteri Johnny juga dilakukan negara-negara besar, seperti Jerman. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah membantu pelaku UMKM agar bisa meningkatkan skala usahanya.
“Hampir di seluruh negara ASEAN dan pada saat pertemuan dengan State Secretary Germany hal yang sama juga disampaikan. Bagaimana membantu UMKM agar bisa digitally onboarding itu untuk kita manfaatkan,” ungkapnya.
Berkaitan dengan UMKM, Menkominfo menekankan adanya perlindungan terhadap pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi digital terutama perlindungan dari serangan siber atau cyber attack.
Menurutnya pelaku UMKM atau Small Medium Enterprises ini tentu tidak mempunyai sistem dan pembiayaan sebesar dan secanggih perusahaan teknologi global. Oleh karena itu, memerlukan perlindungan dari sisi serangan siber.
"Regulasi dan kebijakan dari para pemimpin diperlukan untuk tidak memberikan tempat atau ruang yang nyaman bagi pelaku-pelaku kriminal siber. Untuk itu, perlu ada regulasi yang kuat, adopsi teknologi yang canggih termasuk di dalamnya teknologi enkripsi yang memadai, dan tersedianya talenta-talenta yang dibutuhkan baik jumlah maupun kualitasnya," tegasnya.
Menteri Johnny menyatakan serangan siber masih berlangsung terus setiap detik, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan bahkan tahun. Menurutnya, serangan siber tidak saja terjadi di Indonesia, ASEAN, tetapi juga terjadi di seluruh dunia.
Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap perekonomian, kesehatan, masyarakat, bahkan sampai supply chain dan logistik. Namun, pandemi juga mendorong migrasi ruang fisik ke ruang digital di Indonesia, ASEAN, bahkan di dunia.
“ASEAN sudah punya digital framework dalam ASEAN Digital Roadmap. Meskipun bukan mandatori, tetapi menjadi acuan sehingga mudah-mudahan di antara para pemimpin ini bisa mempunyai suatu pemahaman yang sama agar kesepakatan Indonesia bisa menjadi bagian dari kesepakatan di ASEAN dan kesepakatan ASEAN ini menjadi sumbangsih kita,” tandasnya.
Menteri Johnny menjelaskan dalam rangkaian Presidensi G20 Indonesia, Digital Economy Working Group telah membuka ruang diskusi dan pembahasan mengenai pemanfaatan teknologi dan talenta digital serta pelindungan data.
Kementerian Kominfo sebagai pengampu isu bidang digital mengusung tiga pembahasan, yaitu Connectivity and Post Covid-19 Recovery, Digital Skills and Digital Literacy dan Cross-Border Data Flow and Data Free-flow with Trust.
“Dalam isu ketiga dalam DEWG yaitu Cross-Border Data Flow and Data Free-flow with Trust, ini juga berhubungan erat dengan cyber security sehingga kita harus mengambil kebijakan yang sama dan berkolaborasi di antara para pemimpin dunia. Jangan sampai serangan siber ini menggangu pemanfaatan ruang digital yang saat ini dikembangkan secara masif tidak saja di Indonesia, tidak saja di ASEAN tetapi di seluruh dunia secara global,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
