Karena itu, pemerintah ingin menggunakan satelit untuk menyediakan layanan broadband di daerah-daerah terpencil yang tidak menguntungkan secara bisnis.
Sebagai langkah pertama untuk menyediakan satelit tersebut, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan Pre-Market Sounding Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Satelit Multifungsi Pemerintah.
BPKM mengundang sekitar 100 peserta, termasuk investor yang bekerja di bidang terkait, seperti perusahaan VSAT, perusahaan satelit, operator telekomunikasi, lembaga keuangan dan konsultan terkait.
Proyek yang memiliki nilai sebesar Rp7,7 triliun ini memiliki masa konsesi selama 15 tahun. Sementara pengembalian investasi akan berasal dari pembayaran ketersediaan layanan dengan pemerintah sebagai penjamin.
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Tamba Parulian Hutapea mengatakan, kegiatan Pre-Market Sounding merupakan kegiatan BKPM untuk menawarkan proyek yang masuk dalam skema KPBU.
“Kegiatan ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan informasi pada calon investor tentang keberadaan proyek, tetapi juga sekaligus untuk mendapatkan masukan dari calon investor terhadap model investasi yang ditawarkan untuk selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Prastudi Kelayakan yang sedang disusun,” katanya.
Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan, maka kebutuhan akan layanan broadband tidak bisa dipenuhi menggunakan kabel fiber optik saja.
Satelit pemerintah ini diharapkah akan dapat menyediakan layanan digital untuk berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, kepolisian, pertahanan dan keamanan juga pemerintahan dalam negeri.
Di bawah ini adalah skema sasaran pemanfaatan satelit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
