Ilustrasi.
Ilustrasi.

Peran KPPU Dinilai Perlu Diatur Dalam RPP Postelsiar

Teknologi Kominfo telekomunikasi
Medcom • 14 Januari 2021 14:00
Jakarta: Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) disarankan melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penerapan spectrum sharing. Hal itu dinilai penting agar ada lembaga berwenang yang melakukan pengawasan persaingan usaha telekomunikasi. 
 
Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan, draf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (RPP Postelsiar) yang baru, sudah lebih baik ketimbang draf RPP Postelsiar November 2020.
  
Heru menyarankan agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dilibatkan secara aktif dan diatur perannya dalam RUU Postelsiar. RPP Postelsiar, kata Harus, harus mengatur peranan lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan atas persaingan usaha di Indonesia, khususnya di sektor telekomunikasi.
 
"Jika industri telekomunikasi ingin maju dan persaingan sehat, alangkah baiknya seluruh persaingan usaha yang sehat di industri telekomunikasi mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan libatkan KPPU sejak awal," ujar Heru.
 
Contohnya ketika operator telekomunikasi akan menerapkan spectrum sharing. Pada draf RPP Postelsiar versi sebelumnya, definisi teknologi baru hanya ada di penjelasan RPP Postelsiar. Kini definisi teknologi baru masuk ke badan pasal RPP Postelsiar, dan tegas teknologi baru dimaksud yaitu IMT-2020 (teknologi 5G).
 
"Tidak ada perdebatan lagi. Memang seharusnya spectrum sharing itu hanya untuk teknologi baru. Untuk teknologi selular yang dimaksud dengan teknologi baru ya 5G," kata Heru, Kamis, 14 Januari 2021.
 
Heru menilai operator selaku pelaku usaha di industri telekomunikasi memerlukan kejelasan dan ketegasan dalam pengaturan RPP Postelsiar. Sehingga setiap operator dapat merancang dan menghitung rencana investasi 5G.
 
Sebelumnya Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo mengatakan, lembaganya siap dilibatkan jika diperkenankan oleh Kementerian teknis. Tujuannya agar iklim persaingan usaha yang sehat di industri telekomunikasi dapat terus dijaga.
 
Kodrat berharap sebelum pelaku usaha melakukan merger atau kerja sama dapat berkonsultasi dengan KPPU. Tujuannya, jangan sampai pelaku usaha yang ingin melakukan kerja sama tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. KPPU mengharapkan pre-notification bukan post-notification.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


(FZN)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif