Buzzer politik yang beraktivitas di masa tenang juga akan dapat dipidanakan karena melakukan pelanggaran.
Buzzer politik yang beraktivitas di masa tenang juga akan dapat dipidanakan karena melakukan pelanggaran.

Buzzer Politik Kampanye Selama Masa Tenang Bisa Dipidana

Teknologi kominfo
Lufthi Anggraeni • 15 April 2019 10:23
Jakarta: Indonesia telah memasuki masa tenang kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019, yang ditetapkan akan berlangsung sejak tanggal 14 hingga 16 April mendatang. Ini satu hari sebelum proses pemilihan berlangsung pada tanggal 17 April.
 
Pada masa tenang ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengumumkan peraturan pelarangan untuk mempromosikan kandidat atau partai politik tertentu di rentang waktu ini.
 
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyebut pemanfaatan buzzer politik melalui media sosial, baik buzzer terdaftar maupun tidak terdaftar, dilarang selama masa tenang ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Oh, iya semuanya, setiap orang, apalagi yang terdaftar. Setiap orang yang berkampanye atau mempromosikan terhadap calon-calon tertentu, itu yang akan kami tindak," ujar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan.
 
Serupa iklan kampanye, Kominfo juga menyebut akan menindak buzzer politik yang masih beraktivitas di masa tenang. Penindakan ini berupa pemblokiran akun di media sosial, hingga pidana yang akan ditangani oleh Bawaslu dan Kepolisian.
 
Selain buzzer politik, larangan berkampanye ini juga berlaku bagi peserta dan partai politik. Sebagai informasi, regulasi terkait masa tenang ini diatur melalui UU Pemilu No 7/2017.
 
Dalam Undang-Undang tersebut, selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan memilih calon anggota DPR/DPRD/DPD tertentu.
 
Hal ini tertuang dalam Pasal 278 UU Pemilu No 7/2017. Sementara itu, merujuk pada Pasal 523 ayat (2) juncto Pasal 278 ayat (2) UU Pemilu, sanksi jika melanggar larangan di atas yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp48 juta.
 
Masa kampanye peserta Pemilu 2019 telah dimulai sejak September 2018. Terhitung hingga April 2019, para peserta pemilu, yaitu capres-cawapres dan caleg DPR/DPRD/DPD berkampanye selama 7 bulan.
 

(MMI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:25
  • SUBUH04:35
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif